Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada 2018, Cagub Riau Janjikan Akses Air Bersih Daerah Pesisir

image-gnews
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau (dari kiri) Syamsuar-Edy Nasution, Lukman Edy-Hardiyanto, Firdaus-Rusli dan Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno, foto bersama di Pekanbaru, Riau, 13 Februari 2018. ANTARA/Rony Muharrman
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau (dari kiri) Syamsuar-Edy Nasution, Lukman Edy-Hardiyanto, Firdaus-Rusli dan Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno, foto bersama di Pekanbaru, Riau, 13 Februari 2018. ANTARA/Rony Muharrman
Iklan

TEMPO.CO, Pekanbaru - Calon gubernur di Pilkada 2018 Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan akan menyediakan pasokan air bersih di wilayah pesisir. Hal ini diungkapkan pria yang akrab disapa Andi Rachman itu saat kampanye dialogis di Kepulauan Meranti, Riau.

Sulitnya akses air bersih itu diungkapkan warga Dusun Perumbi, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti. Warga terpaksa menggunakan air baku gambut untuk mandi dan cuci.

Baca juga: Sudirman Said Klaim Hampir Menyamai Elektabilitas Ganjar Pranowo

"Saat kemarau tentu saja air sumur ini akan kering," kata seorang warga Sumarti, saat menghadiri kampanye dialogis dengan Andi Rachman di Kepulauan Meranti, Riau, Selasa, 6 Maret 2018.

Sumarti berharap, Arsyadjuliandi segera menyediakan infrastruktur air bersih untuk warga desa bila ia kembali terpilih menjadi gubernur periode berikutnya. "Jadi kami minta pak, sediakan air bersih yang juga bisa diminum," ungkapnya.

Minimnya ketersediaan air bersih menjadi persoalan mendasar di Kepulauan Meranti. Sebab, kabupaten termuda di Riau ini terdiri dari gugusan pulau-pulau yang mayoritas wilayahnya resapan air asin.

Menanggapi keluhan warga, Andi Rachman berkomitmen bakal menyediakan air bersih untuk masyarakat di wilayah pesisir. Proyek penyediaan sumber air bersih sudah berjalan, namun dilaksanakan secara bertahap di sejumlah desa di Riau.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Andi yang merupakan cagub inkumben ini mengatakan, pilot project pengolahan air bersih di lahan gambut sudah ada di Desa Kondur, Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, Februari lalu. "Sewaktu belum cuti, saya sendiri yang meresmikan pilot project tersebut," ujarnya.

Andi mengakui, proyek tersebut masih dibiayai pemerintah pusat melalui APBN. Namun demikian, jika proyek air bersih berjalan lancar dan baik, ia berjanji melanjutkan program tersebut dengan pembiayaan dari APBD Provinsi Riau.

Baca juga: Panwaslu Minta Acara Diskusi Ridwan Kamil dengan Media Dibatalkan

"Kalau pilot project itu berjalan lancar, Insya Allah akan kita lanjutkan di desa desa lainnya," ujarnya.

Penyediaan air bersih di Desa Kondur saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Air yang ada dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara gratis. "Ada pula yang dikomersilkan dengan harga terjangkau untuk menghidupi BUMDes," jelasnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi
Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.


Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.