Pilkada 2020, Demokrat Sebut Rebut 69 Persen Kemenangan di Jawa

Reporter

Editor

Amirullah

Pekerja melipat surat suara pilkada Kota Magelang di gedung Panti Mandala Kota Magelang, Jateng, Senin, 23 November 2020. Pelipatan dan penyortiran suarat suara Pilkada Kota Magelang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Pekerja melipat surat suara pilkada Kota Magelang di gedung Panti Mandala Kota Magelang, Jateng, Senin, 23 November 2020. Pelipatan dan penyortiran suarat suara Pilkada Kota Magelang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Anis Efizudin

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan hasil Pilkada 2020 Partai Demokrat menggembirakan. Khusus di Pulau Jawa, Kamhar mengklaim persentase kemenangan di tiga provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mencapai 69 persen.

"Persentase kemenangan yang tinggi di tiga provinsi strategis ini, hingga mencapai 69 persen tentunya membanggakan dan memiliki arti penting yang bernilai strategis bagi Partai Demokrat," kata Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 11 Desember 2020.

Ia mengatakan data ini didapat berdasarkan pemutakhiran data hasil Pilkada terkini yang telah masuk. Tiga provinsi ini, kata Kamhar, mewakili 32 daerah pemilihan nasional atau 40 persen jumlah Dapil nasional.

Di Jawa Barat, ia mengatakan bahwa Demokrat memperoleh kemenangan sebesar 62,5 persen, yaitu lima kemenangan dari delapan Pilkada yang diikuti, masing-masing di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Depok.

Sedangkan di Jawa Tengah, ia menyebut Demokrat memperoleh kemenangan di sebelas daerah Pilkada dari lima belas Pilkada yang diikuti atau sebesar 73 persen. Kemenangan berasal dari Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Sragen.

Adapun di Jawa Timur, kemenangan yang didapat Demokrat ia sebut sebesar 72 persen. Hal ini terdiri dari tiga belas kemenangan dari delapan belas Pilkada yang diikuti. Kemenangan terdapat di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan. Kabupaten Gresik, Kabupaten Kediri, dan Kota Blitar.

Kamhar mengatakan Demokrat menganut konsep tiga pilar sukses Pemilu yaitu sukses Pilkada, sukses Pileg dan sukses Pilpres. Ketiganya, kata dia, secara empiris berkorelasi erat dan memiliki hubungan timbal balik yang kuat.

"Karenanya sukses Pilkada ini membangkitkan optimisme akan kesuksesan Pemilu 2024, Pileg dan Pilpres. Capaian ini akan mengobati keterpurukan hasil Pileg 2019 yang lalu, utamanya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Kamhar.








Kepala BIN Sebut Sebagian Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Demokrat: Pejabat Negara Ikut Politik Praktis Itu Berbahaya

10 jam lalu

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Foto: Istimewa.
Kepala BIN Sebut Sebagian Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Demokrat: Pejabat Negara Ikut Politik Praktis Itu Berbahaya

Demokrat menyayangkan pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan yang meng-endorse Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di depan Jokowi


Mic Wakil Demokrat Mati saat Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Herzaky: Demokrasi Tidak Sedang Baik-baik Saja

12 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Mic Wakil Demokrat Mati saat Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Herzaky: Demokrasi Tidak Sedang Baik-baik Saja

Herzaky kecewa setelah Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat mengalami mati mic ketika menyampaikan interupsi di rapat pengesahan Perpu Cipta Kerja.


NasDem Beda Pandangan dengan PKS dan Demokrat Soal Pengesahan UU Cipta Kerja

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Beda Pandangan dengan PKS dan Demokrat Soal Pengesahan UU Cipta Kerja

Meski berada dalam Koalisi Perubahan, Fraksi NasDem tidak ikut Fraksi PKS dan Demokrat menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU. Kenapa?


PKS dan Demokrat Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

2 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS dan Demokrat Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diwarnai penolakan dari Fraksi PKS dan Demokrat. Mengapa?


AHY Sambangi Anies Baswedan: Tukar Pikiran soal Kemajuan Bangsa dan Negara

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bertemu bakal calon presiden Anies Baswedan di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Maret 2023. Foto Istimewa
AHY Sambangi Anies Baswedan: Tukar Pikiran soal Kemajuan Bangsa dan Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi rumah bakal capres Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus


Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Demokrat: Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa?

2 hari lalu

Sejumlah anggota DPR RI saat mengikuti rapat Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan III tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Rapat paripurna tersebut mendengarkan pidato Pimpinan DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan III tahun Sidang 2022-2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Demokrat: Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa?

Rapat paripurna DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dua fraksi menolak.


Tok! DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

2 hari lalu

Sejumlah massa buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tok! DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

Pengesahan Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang diwarnai walk out dari Fraksi PKS.


Kata Bamsoet dan Mahfud MD Soal Penundaan Pemilu, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi hormat kepada kader Partai Demokrat saat akan menyampaikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Dalam pidatonya AHY menyampaikan beberapa hal diantaranya ekonomi di Indonesia yang semakin sulit akibat tata kelola keuangan negara tidak dilakukan dengan baik serta isu penundaan pemilu 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kata Bamsoet dan Mahfud MD Soal Penundaan Pemilu, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?

Putusan PN Jakarta Pusat kepada KPU untuk penundaan Pemilu 2024, mengundang diskursus. Apa kata Bamsoet, Mahfud MD, dan AHY?


Demokrat Vs PDIP Soal Ketua MK Anwar Usman Masih Adik Ipar Jokowi

2 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang pengujian materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan agenda pembacaan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 31 Januari 2023. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan uji materiil Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pernikahan beda agama yang diajukan pemohon Ramos Petege, seorang Katolik yang hendak menikahi seorang perempuan beragama Islam. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Demokrat Vs PDIP Soal Ketua MK Anwar Usman Masih Adik Ipar Jokowi

Demokrat berpesan agar Anwar Usman tidak manut kekuasaan. Sementara PDIP menegaskan tak akan ada konflik kepentingan, kendati Anwar masih ipar Jokowi.


Tudingan Kecurangan Pemilu di Era SBY, Demokrat Pertanyakan Kenapa Tak Dibawa ke Pengadilan

3 hari lalu

Logo Partai Demokrat
Tudingan Kecurangan Pemilu di Era SBY, Demokrat Pertanyakan Kenapa Tak Dibawa ke Pengadilan

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menanggapi tudingan perihal kecurangan dalam pelaksanaan pemilu era kepimpinan SBY