Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendagri Bantah Tudingan Akhyar Nasution soal Invisible Hand di Pilkada Medan

Reporter

Editor

Amirullah

Calon Wali Kota Medan nomor urut 1 Akhyar Nasution (kiri) bersama istri Nurul Khairani (kanan) menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kota Medan di TPS 22 Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Rony Muharrman
Calon Wali Kota Medan nomor urut 1 Akhyar Nasution (kiri) bersama istri Nurul Khairani (kanan) menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kota Medan di TPS 22 Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Rony Muharrman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik membantah pernyataan calon Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, yang menyebut adanya invisible hand sehingga perolehan suaranya tidak unggul di Pilkada 2020.

"Tidak ada ruang bagi petugas kami untuk melakukan apa yang anda sampaikan tadi. Sekali lagi kami mengatakan petugas kami adalah ASN yang harus netral dan bekerja secara profesional," kata Akmal dalam konferensi pers, Jumat, 11 Desember 2020.

Akmal mengatakan, tim monitoring dan pemantauan dari Kemendagri selalu dibuat sejak Pilkada 2015. "Tugasnya kami pastikan hanya melakukan monitoring, memastikan langkah-langkah semua berjalan dengan baik," katanya.

Menurut Akmal, tim melakukan pemantauan ke 32 provinsi se-Indonesia. Tim juga tidak diberikan perlakuan khusus. "Di sana ada Bawaslu dan aparat penegak hukum yang tentunya mengawasi ketika ada pihak-pihak yang tidak netral," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Calon Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, sebelumnya menyebut ada pihak tertentu yang membuat perolehan suaranya di Pilkada 2020 tidak unggul dari pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman. "Kami juga menyatakan, banyak invisible hand yang ikut bermain dalam Pilkada Kota Medan ini," ujar Akhyar.

Berdasarkan real count KPU hari ini per 16.38 WIB, pasangan Bobby-Aulia unggul 52,6 persen. Pasangan Akhyar-Salman memperoleh 47,4 persen. Perolehan suara yang baru masuk sekitar 40,44 persen atau berasal 1.740 dari 4.303 TPS.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kemendagri Gelar Rakornas Bahas Pengembangan Kompetensi ASN

13 jam lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Kemendagri Gelar Rakornas Bahas Pengembangan Kompetensi ASN

Rakornas BPSDM Kemendagri diharapkan menjadi momentum kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak dalam meningkatkan kompetensi ASN.


Kemendagri Yakini Pemilu 2024 Akan Berlangsung Lancar, Berharap Anak Muda Partisipatif

5 hari lalu

Kastorius Sinaga. Foto/facebook.com
Kemendagri Yakini Pemilu 2024 Akan Berlangsung Lancar, Berharap Anak Muda Partisipatif

Kastorius Sinaga menyebut pemerintah memastikan Pemilu 2024 tetap digelar sesuai jadwal.


Sidang Sahat Tua Simanjuntak, JPU Cecar Saksi soal Alokasi Dana Hibah Pokir di Luar Dapil

5 hari lalu

Tersangka Sahat Tua Simanjuntak usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Wakil Ketua DPRD nonaktif Jawa Timur tersebut menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Sahat Tua Simanjuntak, JPU Cecar Saksi soal Alokasi Dana Hibah Pokir di Luar Dapil

Hakim dan JPU mencecar sejumlah saksi soal Sahat Tua Simanjuntak yang menggunakan alokasi dana hibah pokir hingga luar dapil


ICW Ungkap Banyak Penjabat Kepala Daerah Rangkap Jabatan

14 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, seusai mengikuti program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) untuk para Penyelenggara Negara di lingkungan Kemendagri, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2022. Tito Karnavian mengingatkan kepada Penjabat (Pj) kepala daerah yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri agar tidak berani bermacam-macam melakukan korupsi, karena mereka bukan kader partai politik dan tidak mengeluarkan biaya politik, untuk menduduki jabatan ratusan kepala daerah mulai dari tingkat kabupaten atau kota hingga provinsi akan selesai sebelum Pemilu 2024 digelar. TEMPO/Imam Sukamto
ICW Ungkap Banyak Penjabat Kepala Daerah Rangkap Jabatan

ICW menilai Penjabat Kepala Daerah yang rangkap jabatan menimbulkan konflik kepentingan.


Hasil Evaluasi Kenerja Heru Budi Sebagai Pj Gubernur DKI Diserahkan Ke Mendagri Setelah 1 Tahun

15 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri Talkshow Transisi Jakarta Menjadi Kota Bisnis Berskala Global di Jakarta International Equestrian Park, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, 17 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Hasil Evaluasi Kenerja Heru Budi Sebagai Pj Gubernur DKI Diserahkan Ke Mendagri Setelah 1 Tahun

Heru Budi telah memimpin Ibu Kota selama tujuh bulan, terhitung sejak 17 Oktober 2022 setelah masa tugas Anies Baswedan selesai.


Heru Budi Dievaluasi Kemendagri, Politikus PKS Minta RPD Anies Diikuti

16 hari lalu

Menteri Dalam Negeri memasangkan tenda jabatan pada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis kemarin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Heru Budi Dievaluasi Kemendagri, Politikus PKS Minta RPD Anies Diikuti

Politikus PKS, Taufik Zoelkifli, menyebut Heru Budi tidak mengikuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang disusun Anies Baswedan


Pj Bupati Aceh Barat Daya Undang Ganjar Pranowo di Acara Internal, Sebut Gubernur Terbaik Versi Kemendagri

17 hari lalu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melepas ekspor produk UMKM Jawa Tengah di Banyumas pada Jumat, 12 Mei 2023. Dokumentasi Humas Pemprov Jawa Tengah
Pj Bupati Aceh Barat Daya Undang Ganjar Pranowo di Acara Internal, Sebut Gubernur Terbaik Versi Kemendagri

Pj Bupati Aceh Barat Daya Darmansah mengundang Ganjar Pranowo untuk mengucapkan ulang tahun untuk kabupaten itu. Apa alasannya?


Pemprov DKI Tepis Evaluasi Kemendagri Terhadap Heru Budi Hanya Formalitas

17 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Menghadiri sekaligus Memberikan Sambutan pada Acara Halal Bi Halal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia di Ruang Indonesia Lantai 1, Gedung Guru Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Mei 2023. FOTO: Tempo/Mutia Yuantisya
Pemprov DKI Tepis Evaluasi Kemendagri Terhadap Heru Budi Hanya Formalitas

Inspektur DKI Jakarta menepis anggapan bahwa evaluasi Kemendagri terhadap Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono hanya formalitas.


5 Fakta Heru Budi yang Lakoni Evaluasi dengan Itjen Kemendagri, Enggan Sampaikan Hasil

18 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menjalani evaluasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 17 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
5 Fakta Heru Budi yang Lakoni Evaluasi dengan Itjen Kemendagri, Enggan Sampaikan Hasil

Heru Budi lakoni evaluasi dengan Itjen Kemendagri kemarin. Berikut fakta-fakta seputar evaluasi tersebut dirangkum Tempo.


Usai Ikuti Evaluasi Kemendagri, Heru Budi Ungkap Pelayanan RSUD di DKI Sudah Bagus

19 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menjalani evaluasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 17 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Usai Ikuti Evaluasi Kemendagri, Heru Budi Ungkap Pelayanan RSUD di DKI Sudah Bagus

Heru Budi Hartono menjalani evaluasi dari Kemendagri sejak ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan.