Kemendagri Bantah Tudingan Akhyar Nasution soal Invisible Hand di Pilkada Medan

Reporter

Editor

Amirullah

Calon Wali Kota Medan nomor urut 1 Akhyar Nasution (kiri) bersama istri Nurul Khairani (kanan) menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kota Medan di TPS 22 Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Rony Muharrman

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik membantah pernyataan calon Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, yang menyebut adanya invisible hand sehingga perolehan suaranya tidak unggul di Pilkada 2020.

"Tidak ada ruang bagi petugas kami untuk melakukan apa yang anda sampaikan tadi. Sekali lagi kami mengatakan petugas kami adalah ASN yang harus netral dan bekerja secara profesional," kata Akmal dalam konferensi pers, Jumat, 11 Desember 2020.

Akmal mengatakan, tim monitoring dan pemantauan dari Kemendagri selalu dibuat sejak Pilkada 2015. "Tugasnya kami pastikan hanya melakukan monitoring, memastikan langkah-langkah semua berjalan dengan baik," katanya.

Menurut Akmal, tim melakukan pemantauan ke 32 provinsi se-Indonesia. Tim juga tidak diberikan perlakuan khusus. "Di sana ada Bawaslu dan aparat penegak hukum yang tentunya mengawasi ketika ada pihak-pihak yang tidak netral," ujarnya.

Calon Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, sebelumnya menyebut ada pihak tertentu yang membuat perolehan suaranya di Pilkada 2020 tidak unggul dari pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman. "Kami juga menyatakan, banyak invisible hand yang ikut bermain dalam Pilkada Kota Medan ini," ujar Akhyar.

Berdasarkan real count KPU hari ini per 16.38 WIB, pasangan Bobby-Aulia unggul 52,6 persen. Pasangan Akhyar-Salman memperoleh 47,4 persen. Perolehan suara yang baru masuk sekitar 40,44 persen atau berasal 1.740 dari 4.303 TPS.






Kemendagri: Kembali PPKM Level 1, Jabodetabek Telah Lewati Puncak Omicron BA.4 dan BA.5

13 jam lalu

Kemendagri: Kembali PPKM Level 1, Jabodetabek Telah Lewati Puncak Omicron BA.4 dan BA.5

Kemendagri menyatakan status Jabodetabek kembali ke level PPKM Level 1. Telah lewati puncak Omicron BA4 dan BA5.


Jabodetabek Batal PPKM Level 2, Balik Level 1: Kasus Landai Jadi Alasan

17 jam lalu

Jabodetabek Batal PPKM Level 2, Balik Level 1: Kasus Landai Jadi Alasan

Penetapan Jabodetabek PPKM level 2 dilakukan Rabu kemarin. Diubah dalam sehari menjadi level 1.


Kemendagri Batalkan PPKM Level 2 di Jabodetabek, Jakarta Tetap PPKM Level 1

20 jam lalu

Kemendagri Batalkan PPKM Level 2 di Jabodetabek, Jakarta Tetap PPKM Level 1

Pembatalan PPKM Level 2 di Jabodetabek itu tertuang dalam dokumen Instruksi Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022.


Kemendagri Pastikan Pj Gubernur Aceh Sudah Sesuai Prosedural

22 jam lalu

Kemendagri Pastikan Pj Gubernur Aceh Sudah Sesuai Prosedural

Achmad Marzuki bukan lagi Anggota TNI aktif


Eks Pangdam Iskandar Muda Ditunjuk Jadi Pj Gubernur Aceh, Kemendagri: Pensiun Dini dari TNI

1 hari lalu

Eks Pangdam Iskandar Muda Ditunjuk Jadi Pj Gubernur Aceh, Kemendagri: Pensiun Dini dari TNI

Mendagri Tito Karnavian akan melantik mantan Pangdam Iskandar Muda Mayjen Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh.


Kemendagri Minta Daerah Segera Bentuk BRIDA

1 hari lalu

Kemendagri Minta Daerah Segera Bentuk BRIDA

Baru beberapa daerah yang sudah membentuk BRIDA. Pembentukan BRIDA sejalan dengan tujuan otonomi daerah.


Wamendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Anggaran

6 hari lalu

Wamendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Anggaran

Pemda perlu memperhatikan sejumlah poin dalam mendukung berbagai prioritas pembangunan tahun 2023.


Wamendagri Apresiasi Rencana Pembangunan Sumatera Sinkron dengan RKP 2023

6 hari lalu

Wamendagri Apresiasi Rencana Pembangunan Sumatera Sinkron dengan RKP 2023

Seluruh provinsi di wilayah Sumatera telah melaksanakan Musrenbang.


Selesaikan Tapal Batas Desa, Kabupaten Takalar Raih Penghargaan

6 hari lalu

Selesaikan Tapal Batas Desa, Kabupaten Takalar Raih Penghargaan

Batas administrasi Desa penting dalam menjalankan pemerintahan di Desa.


Ombudsman Sampaikan Laporan soal Penjabat Kepala Daerah Pertengahan Juli

6 hari lalu

Ombudsman Sampaikan Laporan soal Penjabat Kepala Daerah Pertengahan Juli

Sejumlah organisasi masyarakat sipil melaporkan Mendagri Tito Karnavian ke Ombudsman. Mempermasalahkan proses penunjukan penjabat kepala daerah.