Kemendagri Bantah Tudingan Akhyar Nasution soal Invisible Hand di Pilkada Medan

Reporter

Editor

Amirullah

Calon Wali Kota Medan nomor urut 1 Akhyar Nasution (kiri) bersama istri Nurul Khairani (kanan) menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kota Medan di TPS 22 Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Rony Muharrman

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik membantah pernyataan calon Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, yang menyebut adanya invisible hand sehingga perolehan suaranya tidak unggul di Pilkada 2020.

"Tidak ada ruang bagi petugas kami untuk melakukan apa yang anda sampaikan tadi. Sekali lagi kami mengatakan petugas kami adalah ASN yang harus netral dan bekerja secara profesional," kata Akmal dalam konferensi pers, Jumat, 11 Desember 2020.

Akmal mengatakan, tim monitoring dan pemantauan dari Kemendagri selalu dibuat sejak Pilkada 2015. "Tugasnya kami pastikan hanya melakukan monitoring, memastikan langkah-langkah semua berjalan dengan baik," katanya.

Menurut Akmal, tim melakukan pemantauan ke 32 provinsi se-Indonesia. Tim juga tidak diberikan perlakuan khusus. "Di sana ada Bawaslu dan aparat penegak hukum yang tentunya mengawasi ketika ada pihak-pihak yang tidak netral," ujarnya.

Calon Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, sebelumnya menyebut ada pihak tertentu yang membuat perolehan suaranya di Pilkada 2020 tidak unggul dari pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman. "Kami juga menyatakan, banyak invisible hand yang ikut bermain dalam Pilkada Kota Medan ini," ujar Akhyar.

Berdasarkan real count KPU hari ini per 16.38 WIB, pasangan Bobby-Aulia unggul 52,6 persen. Pasangan Akhyar-Salman memperoleh 47,4 persen. Perolehan suara yang baru masuk sekitar 40,44 persen atau berasal 1.740 dari 4.303 TPS.






Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

6 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

7 hari lalu

Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Neheri Tito Karnavian, menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar, Bali, Jumat, 20 Januari 2023.


Kepala Desa Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, Anggota DPR: Pemerintah Sudah Klop

15 hari lalu

Kepala Desa Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, Anggota DPR: Pemerintah Sudah Klop

Selain meminta masa jabatan diperpanjang, Toha mengatakan para kepala desa juga menyuarakan soal kedaulatan desa.


DKI Coret Anggaran Beli Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar, DPRD Singgung Lamanya Antrean di RSUD

19 hari lalu

DKI Coret Anggaran Beli Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar, DPRD Singgung Lamanya Antrean di RSUD

Komisi E DPRD DKI menyoroti dianulirnya anggaran pembelian alat kesehatan Rp 220,8 miliar. Anggota dewan khawatir kualitas pelayanan akan menurun.


Ketua KPU Bilang Tak Ada Larangan ASN Jadi Panitia Ad Hoc Pemilu

19 hari lalu

Ketua KPU Bilang Tak Ada Larangan ASN Jadi Panitia Ad Hoc Pemilu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan ASN tersebut harus diberhentikan sementara dan dapat kembali menjabat kembali setelah masa jabatan selesai.


DPRD DKI Protes Anggaran Pembelian Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar Raib Pasca Dievaluasi Kemendagri

20 hari lalu

DPRD DKI Protes Anggaran Pembelian Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar Raib Pasca Dievaluasi Kemendagri

DPRD DKI Jakarta memprotes anggaran alat kesehatan Rp 220,8 miliar di Dinas Kesehatan DKI raib. TAPD DKI harus memangkas anggaran tersebut.


Kemendagri Soroti Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Target Pendapatan Retribusi DKI Jakarta

26 hari lalu

Kemendagri Soroti Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Target Pendapatan Retribusi DKI Jakarta

Kemendagri mengingatkan DKI harus memerhatikan pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi.


KPK Periksa Napi Kasus E-KTP di Perkara Korupsi Pembangunan Kampus IPDN Sulsel

28 hari lalu

KPK Periksa Napi Kasus E-KTP di Perkara Korupsi Pembangunan Kampus IPDN Sulsel

KPK menduga ada kesepakatan pembagian pekerjaan antara PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya yang dilakukan sebelum lelang.


Kemendagri Berkomitmen Sukseskan Penyelenggaraan Pemilu

29 hari lalu

Kemendagri Berkomitmen Sukseskan Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggara Pemilu agar hati-hati dalam menyelenggarakan Pemilu.


Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Ajak Semua Pihak Bangun Aura Positif

29 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Ajak Semua Pihak Bangun Aura Positif

Data-data identitas yang ada di Dukcapil telah berdasarkan by name dan by address.