Rabu, 26 September 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti

    Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018, terus bertambah. Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, sampai Kamis malam, 12 Juni 2018, MK telah menerima 62 permohonan perkara sengketa pilkada 2018.

    “Rinciannya, ada 39 perkara untuk pemilihan bupati, 16 perkara pemilihan wali kota, dan 7 perkara di pemiliahan gubernur,” ujar Fajar saat dihubungi Tempo pada Jumat, 13 Juli 2018.

    Baca: MK Siap Terima Pendaftaran Sengketa Pilkada 2018

    Gugatan tersebut, di antaranya diajukan ihwal perselisihan hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Pemilihan Bupati Deiyai, Lahat, Dan Pemilihan Wali Kota Tegal.

    Meski pendaftaran gugatan telah ditutup, MK menyatakan tetap akan menerima pengajuan gugatan terkait PHP pilkada sebelum sidang pendahuluan pada 26 Juli mendatang. “Desk pelayanan penerimaan permohonan MK menyesuaikan jadwal KPU dalam menetapkan perolehan hasil suara. Ada beberapa daerah yang belum menetapkan perolehan hasil suara,” ujar Fajar.

    Jadwal pengajuan permohonan gugatan perselisihan hasil pilkada ke MK sudah dibuka sejak 4 Juli 2018. Masa pengajuan gugatan hasil Pilkada 2018 secara umum ditutup pada 11 Juli 2018.

    Baca: KPU Menunggu Gugatan Rekapitulasi Hasil Suara Pilkada 2018

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya memperkirakan ada delapan daerah yang berpotensi besar terjadi sengketa di MK karena selisih perolehan suara antarkandidat tipis, yakni daerah Maluku Utara, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

    KPU akan menetapkan hasil pilkada 2018 setelah tidak ada lagi gugatan yang diajukan ke MK. Sementara penetapan hasil pilkada yang masih sengketa akan dilakukan setelah ada putusan dari MK.

    Perkara sengketa hasil pikada serentak 2018 yang masuk ke MK akan teregistrasi ke dalam BRPK pada 23 Juli 2018. Sedangkan persidangan perdana untuk perkara sengketa hasil pilkada 2018 akan mulai digelar pada 26 Juli 2018. MK sudah harus menyelesaikan perkara sengketa hasil Pilkada pada 26 September 2018, sesuai peraturan perundang-undangan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Joaquin Phoenix dan Para Pemeran Joker Sejak 1966

    Sutradara film terbaru Joker, Todd Phillips mengunggah foto pertama Joaquin Phoenix sebagai Joker, akan tayang Oktober 2019. Inilah 6 pemeran lainnya.