Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada NTB 2018, Suhaili Bidik Suara Kalangan Pesantren

image-gnews
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB Suhaili FT (kopiah putih) dan  Muhammad Amin (kopiah hitam) sewaktu mendaftar di KPUD NTB, Mataram, 8 Februari 2018. TEMPO/Supriyantho Khafid
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB Suhaili FT (kopiah putih) dan Muhammad Amin (kopiah hitam) sewaktu mendaftar di KPUD NTB, Mataram, 8 Februari 2018. TEMPO/Supriyantho Khafid
Iklan

TEMPO.CO, Mataram - Bakal calon gubernur NTB Moh. Suhaili Fadhil Thahir mengandalkan kekerabatan, organisasi dan perkumpulan serta komunitas pondok pesantren untuk menjaring suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB. ''Kami ingin mengajak berikhtiar berjamaah membangun visi,'' ujar Suhaili kepada Tempo, Jumat, 16 Februari 2018.

Sebagai anak kampung Bodak, sekitar enam kilometer dari kota Praya - ibukota Lombok Tengah, ia ingin membangun manusia seutuhnya.

Berkampanye, ia berjanji tidak semata mementingkan pembangunan fisik namun juga psikis yang menjadi obyek dan subyek pembangunan. Ia ingin membangun manusia seutuhnya. ''Kalau (membangun) fisik itu lebih gampang,'' kata Suhaili.

Baca: Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil ...

Mengaku baru memiliki modal tak sampai Rp1 miliar tanpa uang dari masyarakat, ia mengandalkan pengalamannya selama menjabat Bupati Lombok Tengah sebagai bekal memimpin NTB. Di NTB, ia membangun 2R, yaitu Rorong dari bahasa Sasak yang berarti jalan dan Reban atau irigasi. “Alhamdulillah, (sekarang) nampak R3 yaitu rezeki,'' ujarnya.

Dengan jalan dan irigasi, kata Suhaili, masyarakat mampu didorong dari kondisi statis menjadi dinamis menjalankan usahanya. Sejak 2010, pendapatan asli daerah Lombok Tengah hanya Rp35 miliar kini menjadi Rp200 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain pertanian, Lombok Tengah juga menjadi tujuan wisata. Lombok Tengah punya empat tujuan wisata utama di selatan ada Mandalika Resort, Desa Sade, sentra kerajinan Sukarara dan di sebelah utara kawasan pengunungan Rinjani. ''Saya ingin petani tidak hanya bisa menjual berasnya saja tetapi juga menghasilkan produk olahannya,'' ujar dia.

Baca juga: Demokrat Targetkan Menang di Seluruh Pilkada di NTB

Meski begitu, ia merasa punya banyak kekurangan dan kelemahan dibanding kandidat yang lain. “Karena itu, saya menggandeng Muhamad Amin.” Menurut Suhaili, Amin teruji karena kaya pengalaman. Amin adalah Wakil gubernur NTB, ketua DPRD Kabupaten Sumbawa sejak 1999 hingga 2009 dari Partai Golkar. Amin lalu menjadi anggota DPRD NTB 2009-2013.

Di Pilkada NTB 2018, Suhaili dan Muhamad Amin akan bersaing dengan pasangan Ahyar Abduh (Walikota Mataram) dan Mori Hanafi (Wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi Gerindra), pasangan Zulkieflimansyah (anggota DPR RI dari Fraksi PKS) dan Siti Rohmi Djalilah (Rektor Universitas Hamzanwadi), serta pasangan M. Ali Bin Dachlan (Bupati Lombok Timur) dan Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni (Rektor Universitas Nahdlatul Wathan).

Suhaili ingin memenangi pemungutan suara satu putaran. “Targetnya ridha Allah, agar tidak seperti kucing dalam karung," ujar dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi
Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.


Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.