Senin, 22 Oktober 2018

Isu SARA Dianggap Masih Jadi Primadona di Pilkada 2018

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 25 Maret 2018. Aksi yang diisi dengan penggalanan tanda tangan dari masyarakat tersebut bertujuan untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, informasi

    Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 25 Maret 2018. Aksi yang diisi dengan penggalanan tanda tangan dari masyarakat tersebut bertujuan untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, informasi "hoax". ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai penggunaan isu suku, ras dan agama dalam Pilkada 2018 masih akan marak terjadi.

    "Sangat besar peluangnya. Terutama di media sosial," kata dia di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Ahad, 25 Maret 2018.

    Baca juga: Enam Model Kampanye Hitam Diprediksi Terjadi di Pilkada 2018

    Ardi menuturkan penggunaan isu SARA dalam pilkada memang buruk untuk demokrasi. Namun, ia tak bisa memungkiri bahwa model politik kebencian seperti itu sangat efektif untuk memenangkan seorang calon. "Ini dilakukan terus menerus karena memang terbukti berhasil," kata dia.

    Menurut Ardi penggunaan isu SARA dalam kampanye juga terbukti murah dan efisien. Dengan bujet kecil, kata dia, pelaku tinggal menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial. "Lebih murah dari politik uang," kata dia.

    Ardi menuturkan aturan pelarangan penggunaan isu SARA dalam kampanye sulit diterapkan. Sebab, pelaku kampanye biasanya dilakukan pihak ketiga yang sulit dibuktikan keterkaitannya dengan pasangan calon. Inilah yang menjadi penyebab penggunaan isu SARA masih akan jadi primadona di Pilkada 2018.

    Baca juga: Kejaksaan Tinggi Sumut Tunggu Berkas Perkara Tersangka JR Saragih

    Ardi meminta Komisi Pemilihan Umum lebih gencar melakukan sosialisasi soal bahaya penggunaan politik SARA. Selain itu, dia berharap partai politik tak menggunakan isu ini demi kepentingan politik sesaat.

    "Saya harap masyarakat juga harus mampu membedakan sebuah informasi yang bermuatan politik dan yang tidak," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hak Asasi Binatang Diperingati untuk Melindungi Hewan

    Hak Asasi Binatang, yang diperingati setiap 15 Oktober, diperingati demi melindungi hewan yang sering dieksploitasi secara berlebihan, bahkan disiksa.