TEMPO.CO, Jakarta - Tim pemenangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno, tak khawatir dengan dua kasus dugaan korupsi yang menjerat politikus PDIP, yaitu Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

"Enggak masalahlah. Strategi kampanye kami tidak tunggal, tidak murni menggunakan partai saja," ujar ketua tim pemenangan‎ Gus Ipul-Puti Guntur, Hikmah Bafaqih, kepada Tempo, Sabtu, 9 Juni 2018.

Baca juga: Santri dan Alumnus Salafiyah Syafiiyah Dukung Gus Ipul

Seperti diketahui, pasangan Gus Ipul-Puti Guntur disokong oleh PDIP, PKS, PKB, dan Gerindra.

Hikmah beralasan ketidakkhawatiran timnya bahwa penangkapan kedua politikus PDIP itu akan berimbas pada suara Gus Ipul-Puti Guntur dalam Pilgub Jatim, karena mereka tak hanya mengandalkan partai politik.

Baca juga: Azwar Anas Jadi Juru Kampanye Gus Ipul-Puti Guntur di Banyuwangi

Sebab pihaknya juga memiliki relawan dan tim kampanye dari unsur nonpartai yang berasal dari berbagai komunitas dan elemen masyarakat.

Menurut dia, kerja para relawan dalam meningkatkan elektabilitas pasangan nomor urut dua itu lebih signifikan. "Menurut kami, (kerja relawan) berhasil dibanding mesin partai politik karena ikatan emosionalnya terjalin lebih kuat," tutur dia.

Baca juga: PDIP Jadikan Blusukan Pilkada Jatim Ajang Promosi Bakal Caleg

Di Tulungagung dan Blitar, kata Hikmah, pasangan Gus Ipul-Puti Guntur memiliki barisan relawan‎ yang militan, meski tak dikoordinasi partai politik pengusung. "Jadi kami masih berkeyakinan (elektabilitas) aman.‎"

Hikmah menyebutkan para relawan itu berasal dari berbagai latar belakang. Ada kalangan pesantren, Nahdlatul Ulama dan seluruh badan otonomnya, kelompok tani‎, dan lain-lain. "Masing-masing bergerak cukup efektif di komunitasnya," ujar dia.

Baca juga: Surat Suara Pilkada Jawa Timur telah Tiba di Surabaya

Suap kepada dua kepala daerah itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2018.‎ Selain Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, KPK menetapkan empat orang tersangka dalam suap Bupati Tulungagung. Para tersangka lain di antaranya adalah Agung Prayitno dari pihak swasta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulung Agung Sutrisno, dan Susilo Prabowo sebagai kontraktor.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hendrawan Supratikno mengaku terkejut dengan OTT KPK terhadap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. “Kami masih terhenyak dengan operasi tangkap tangan gaya baru, yakni OTT melalui orang lain atau OTT tidak langsung,” ujarnya, Jumat, 8 Juni 2018.