Gugatan Busyro Muqoddas Cs soal Pilkada 2020 Disidangkan 10 Desember

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas memberikan keterangan terkait penarikan kembali permohonan uji materi UU MD3 oleh Koalisi Masyarakat Sipil di kantor MK, Jakarta Pusat, 7 Desember 2017. Tempo / Arkhelaus

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta baru akan menyidangkan gugatan Busyro Muqoddas cs terkait Pilkada 2020 pada 10 Desember mendatang atau satu hari setelah pemungutan suara. Kuasa hukum penggugat, Nurkholis Hidayat mengatakan majelis hakim PTUN telah menolak permohonan persidangan cepat atau speedy trial yang mereka ajukan.

Hari ini, kata Nurkholis, majelis hakim baru selesai melakukan sidang pemeriksaan alias dismissal. Adapun persidangan cepat tak bisa dilakukan dengan alasan mengikuti hukum acara.

"Majelis hakim tetap mengikuti hukum acara seperti biasa dan mereka akan memulai persidangan secara resmi tanggal 10 Desember," kata Nurkholis dalam konferensi pers, Kamis, 3 Desember 2020.

Menurut Nurkholis, persidangan cepat sebenarnya dimungkinkan menurut Peraturan Mahkamah Agung. Namun, kata dia, majelis hakim mengaku tak ingin melanggar hak para tergugat yang tak hadir dalam persidangan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Nurkholis mengatakan DPR dan DKPP terus menerus absen kendati surat panggilan sudah dilayangkan. Kata dia, absennya dua pihak tersebut membuat sidang pemeriksaan berlangsung berlarut-larut.

Nurkholis mengatakan sidang pertama 10 Desember nanti pun digelar dengan agenda pembacaan gugatan. Penggugat pun sebenarnya meminta agar sidang tersebut langsung diagendakan untuk pembacaan jawaban para tergugat mengingat berkas gugatan sudah dikirimkan kepada para pihak.

Namun majelis hakim kembali menolak dengan alasan mengikuti hukum acara. "Jadi secara tidak langsung majelis hakim sudah menolak permohonan speedy trial kami," kata kuasa hukum dari Lokataru Law Firm and Foundation ini.

Dalam gugatan ini, Busyro Muqoddas dan sejumlah tokoh menggugat tindakan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum atas keputusan melanjutkan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang masih parah. Badan Pengawas Pemilu dan DKPP menjadi turut tergugat dalam perkara ini.

Para tergugat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan memaksakan pilkada di tengah pandemi. Apalagi berbagai pihak, mulai dari Komnas HAM, ormas Islam, hingga para pakar telah menyerukan agar pilkada ditunda.

Selain Busyro Muqoddas, para penggugat lain adalah Irma Hidayana, Elisa Sutanudjaja, Ati Nurbaiti, dan Atnike Nova Sigiro. Latar belakang para penggugat di antaranya adalah aktivis, pegiat HAM bidang kesehatan, hingga jurnalis.

Dalam petitumnya, para penggugat memohon majelis hakim menyatakan bahwa tindakan pemerintah, DPR, dan KPU melanjutkan Pilkada Serentak 2020 adalah tindakan melanggar hukum. Penggugat juga meminta majelis hakim membatalkan Pilkada Serentak 2020.

Menurut Nurkholis, majelis hakim sempat meminta penggugat untuk menghapus poin petitum agar Pilkada 2020 dibatalkan. Sebab, petitum itu dianggap tak lagi relevan mengingat perkara baru akan diputus setelah pemungutan suara.

Namun Nurkholis mengatakan penggugat tak akan membatalkan poin tuntutan tersebut. "Esensi gugatan kami bukan hanya menghentikan pemungutan suara, tapi juga bagaimana kekuasaan yudisial mengontrol eksekutif dan legislatif," kata Nurkholis.






Cerita Perusahaan Menang Lelang Aset BLBI Sejak 4 Tahun Lalu tapi Belum Terima Barang Hingga Kini

8 hari lalu

Cerita Perusahaan Menang Lelang Aset BLBI Sejak 4 Tahun Lalu tapi Belum Terima Barang Hingga Kini

PT Wana Mekar Kharisma Properti (WMKP) meminta Kejagung menyerahkan barang lelang yang merupakan aset BLBI yang dimenangkan sejak empat tahun lalu.


Anies Baswedan Banding UMP DKI, Berharap Hakim Pertimbangkan Keadilan

11 hari lalu

Anies Baswedan Banding UMP DKI, Berharap Hakim Pertimbangkan Keadilan

Anies Baswedan berharap majelis hakim PTTUN akan mempertimbangkan terciptanya rasa keadilan di Jakarta.


Biro Hukum DKI Hari Ini Umumkan Banding Soal UMP, Wagub Riza Patria Bilang Masih Beberapa Hari Lagi

16 hari lalu

Biro Hukum DKI Hari Ini Umumkan Banding Soal UMP, Wagub Riza Patria Bilang Masih Beberapa Hari Lagi

Pengumuman banding atas putusan PTUN yang batalkan UMP DKI itu berselang satu jam setelah pernyataan Wagub Riza Patria.


Said Iqbal Kecam Sikap Diam Anies Atas Putusan PTUN Batalkan UMP DKI

16 hari lalu

Said Iqbal Kecam Sikap Diam Anies Atas Putusan PTUN Batalkan UMP DKI

Ketua KSPI Said Iqbal mengaku telah bertemu dengan Anies Baswedan soal putusan PTUN yang batalkan UMP DKI. Cenderung tidak banding.


Riza Patria Janji Pertimbangkan Usul Banding agar UMP Sesuai Ketetapan Anies Baswedan

23 hari lalu

Riza Patria Janji Pertimbangkan Usul Banding agar UMP Sesuai Ketetapan Anies Baswedan

Ahmad Riza Patria menjanjikan untuk mempertimbangkan usulan buruh agar Pemprov DKI melakukan upaya banding terkait putusan PTUN.


Biro Hukum DKI Tunggu Arahan Anies Baswedan Soal Banding Putusan PTUN Atas UMP DKI 2022

23 hari lalu

Biro Hukum DKI Tunggu Arahan Anies Baswedan Soal Banding Putusan PTUN Atas UMP DKI 2022

Biro Hukum DKI tak bisa memutuskan soal banding putusan pembatalan UMP DKI 2022 tanpa arahan dari Gubernur Anies Baswedan.


Demo Putusan PTUN Soal UMP DKI 2022, Buruh: Sangat Menyakitkan

23 hari lalu

Demo Putusan PTUN Soal UMP DKI 2022, Buruh: Sangat Menyakitkan

Majelis hakim PTUN memerintahkan Anies menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP DKI 2022 sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan.


UMP DKI Rp 4,6 Juta Dibatalkan, Pemprov Masih Kaji Putusan PTUN

23 hari lalu

UMP DKI Rp 4,6 Juta Dibatalkan, Pemprov Masih Kaji Putusan PTUN

Pemprov masih mengkaji putusan PTUN Jakarta yang membatalkan upah minimum provinsi atau UMP DKI 2022 senilai Rp 4,6 juta


Presiden KSPI Ungkap 4 Alasan Buruh Tolak Putusan PTUN Soal UMP DKI

23 hari lalu

Presiden KSPI Ungkap 4 Alasan Buruh Tolak Putusan PTUN Soal UMP DKI

Said Iqbal sebut putusan PTUN itu akan berpengaruh pada wibawa Anies Baswedan selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan revisi UMP DKI 2022.


Rektor UIN Kalah Gugatan dari Wakil Rektor, Kuasa Hukum: Harus Patuhi Putusan Hukum

23 hari lalu

Rektor UIN Kalah Gugatan dari Wakil Rektor, Kuasa Hukum: Harus Patuhi Putusan Hukum

Rektor UIN Syarif HIdayatullah diminta merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Prof. Andi dan Prof. Masri sebagai Wakil Rektor.