TEMPO.CO, Batam - Suasana debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau sangat berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Tidak ada sorak sorai pendukung di lokasi debat Pilkada 2020. Setiap pernyataan para calon hanya ditutup dengan bel tanda waktu habis. “Kita akan mengembangkan wisata di pulau-pulau, tentu dengan berbasis lingkungan,” ujar Marlina Agustina Wakil Calon Gubernur Kepri, pada sesi menjawab pertanyaan panelis, Jumat, 20 November 2020.
Debat disiarkan langsung melalui akun Facebook KPU Provinsi Kepulauan Riau dan juga beberapa stasiun televisi. Tidak terlihat kerumunan dalam acara debat, hanya ada empat meja bundar di depan para paslon. Meja itu diisi oleh pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Riau. Semua peserta debat pasangan calon, petugas KPU, moderator menggunakan face shield.
“Masyarakat tidak perlu khawatir datang ke TPS karena kita sudah siapkan penerapan protokol kesehatan secara maksimal untuk pemungutan suara,” ujar Ketua KPU Provinsi Kepri Sriwati, saat membuka debat publik tersebut.
Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau Divisi Hukum dan Pengawasan Widiyono Agung Sulistiyo mengatakan, debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Kepri merupakan tahap pertama proses pilkada. “Alhamdulillah, debat tahap pertama berlangsung lancar,” kata Agung kepada Tempo, Kamis, 27 November 2020.
Ia melanjutkan, proses debat publik berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, sebelum mengikuti debat pasangan calon harus melakukan rapid test atau swab. “Jika ada yang reaktif, calon tidak boleh ikut serta dalam debat ini,” kata dia.
Proses debat berlangsung secara lancar. KPU juga akan menyiarkan ulang debat publik tersebut melalui beberapa TV lokal beberapa waktu mendatang. “Karena masa pandemi, semoga masyarakat dapat menyaksikan debat ini dari rumah, sehingga mengetahui visi dan misi para calon,” katanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada awal November 2020 lalu di Kota Batam meluncurkan pembagian masker. Tito berharap pilkada berlangsung aman dan sesuai dengan protokol kesehatan.
Dalam konferensi pers, Tito juga menegaskan, jika diketahui pilkada menyebabkan kerumunan. Pasangan calon bisa dijerat pidana pelanggaran sesuai aturan teknis pilkada di PKPU 13 tahun 2020, PKPU no 10 tahun 2010. “Tidak hanya pidana melanggar protokol kesehatan, tetapi juga pidana pilkada,” ujar Tito.
Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharudin langsung turun ke Kabupaten Kota di Kepulauan Riau membagikan masker. Mulai dari di Tanjungpinang, Bintan, Natuna, Lingga, Anambas dan ke beberapa daerah pesisir lainnya.
Selain membagikan masker, Bahtiar juga berharap masyarakat berpartisipasi ikut memilih pada pilkada 9 Desember mendatang. "Untuk itu saya membagikan 100.000 masker kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Instansi lainnya yang ada di Natuna, supaya setelah ini dibagikan kepada masyarakat," kata Bahtiar saat penyerahan masker secara simbolis di Gedung Sri Serindit, Natuna, Selasa, 24 November 2020.
Bahtiar mengatakan, meskipun di tengah pandemi angka partisipasi pemilih diharapkan minimal mencapai 80 persen di atas target nasional 77,5 persen. Selain itu, Bahtiar juga meminta agar penyelenggaraan pilkada baik KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk bekerja dengan baik.
"Aturan harus ditegakkan dan yang lebih penting lagi jangan sampai timbul cluster baru Covid-19 dalam pilkada ini. Saya minta semua jajaran dinas kesehatan siaga satu kawal protokol kesehatan pilkada serentak 9 Desember 2020. Kita semua harus komitmen dengan pilkada sehat dan tercipta pilkada aman, jujur dan adil," harapnya.
Grafik angka pasien positif COVID-19 naik tajam pada September dan Oktober 2020 di Kepulauan Riau. Berdasarkan data Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, total kasus terkonfirmasi naik hampir 3000 kasus selama dua bulan belakangan, tepatnya setelah diterapkan kebiasaan normal baru. Lihat saja pada 1 September 2020, pasien terkonfirmasi di angka 1028 orang, lalu dua bulan kemudian, 31 Oktober 2020 angka tersebut tembus 3833 kasus.
Bahkan COVID-19 juga menyasar klaster Kantor KPU Kepri, tiga komisioner dan tiga staf KPU dinyatakan positif COVID-19. Sampai saat ini kondisi mereka sudah mulai membaik. Widiyono Agung Sulistiyo mengatakan, meskipun terdapat beberapa anggota positif COVID-19, pilkada akan tetap berlangsung.
Ia mengatakan, semua persiapan pilkada 2020 berjalan lancar di Kepulauan Riau. Mulai dari logistik hingga persiapan teknis pemilihan. “Insyaallah kita sudah siap, tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang maksimal,” kata Agung, awal November 2020 lalu.
Agung menjelaskan, meskipun pilkada dilaksanakan di tengah pandemi dipastikan tidak akan terjadi kerumunan massa. Pencoblosan dilakukan dengan cara membagi waktu berdasarkan nomor urut pencoblosan, kemudian penghitungan juga dilakukan secara daring dengan sistem rekapitulasi elektronik atau sirekap.
“Jadi karena pandemi, ada perbedaan pemilihan sebelumnya dengan sekarang, misalnya jumlah form di TPS sekarang sedikit, hanya ada form C hasil sirekap dan manual, ini supaya memudahkan KPPS,” kata Agung.
Ia melanjutkan, selain proses rekapitulasi, proses pencoblosan juga sudah diatur agar tidak menciptakan kerumunan. Caranya, lanjut Agung, pemilih akan dibagi jam waktu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing. Misalnya di TPS 10 terdapat 100 orang pemilih, melalui surat C Pemberitahuan akan diumumkan, pemilih nomor 1 sampai 50 mencoblos pukul 07.00-10.00 wib. Kemudian pemilih nomor 51 sampai 100 akan memilih pukul 10.00-12.00 wib. “Ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan,” kata dia.
Tidak hanya itu, seluruh petugas KPPS harus menjalani rapid test sebelum pemilihan, kemudian pemilih diberikan sarung tangan, serta lokasi TPS disemprot desinfektan. “Setiap pemilih juga akan di cek suhu menggunakan thermogun, jika suhu pemilih berada diatas 37,3, petugas akan mengarahkan pencoblosan di bilik khusus dengan lengkap ditemani petugas KPPS berpakaian APD lengkap,” kata Agung.
Bahkan lanjut Agung, untuk penggunaan tinta tanda sudah melakukan pencoblosan tidak lagi dicelupkan, tetapi petugas yang akan meneteskan ke tangan pemilih. “Kita juga sudah melakukan simulasi beberapa waktu lalu, tidak hanya simulasi pencoblosan di tengah pandemi, tetapi juga simulasi menggunakan sirekap ,” kata dia.
Sedangkan bagi masyarakat yang sedang menjalankan karantina atau isolasi akan tetap memilih, tetapi aturan itu masih dalam pembicaraan di pemerintah pusat, pasalnya jumlah pasien terus berubah setiap saat.
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kepri Idris mengatakan, aturan penyelenggaraan pilkada mengacu kepada Undang-undang 10 Tahun 2018 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Selain itu mengacu kepada Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran. “Terkait pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye ada terjadi di beberapa kabupaten dan kota, saat ini sedang ditindaklanjuti,” katanya.
Idris melanjutkan, untuk pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan kewenangan Bawaslu hanya sebatas pada kegiatan kampanye. “Sebagaimana diatur di PKPU 13 thn 2020, diluar dr kegiatan kampanye itu lebih ke Satgas COVID-19,” kata Idris.
Di aturan itu lanjutnya, jika terdapat tim kampanye yang melanggar protokol kesehatan maka Bawaslu akan memberikan surat rekomendasi, jika dalam satu jam tidak diindahkan dan terjadi juga pelanggaran, maka bawaslu dibantu kepolisian akan membubarkan kegiatan kampanye tersebut. “Biasanya sebelum kegiatan kampanye dimulai secara pencegahan kita sudah memberitahukan ke tim kampanye agar mematuhi protokol kesehatan,” katanya.
Idris melanjutkan, Bawaslu lebih berperan dalam pencegahan bukan kepada penindakan. “Jika misalnya ada potensi pelanggaran COVID-19 pihak keamanan langsung turun,” katanya.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kepri Rusdani mengatakan, pilkada kali ini lebih beresiko penularan pandemi COVID-19, pasalnya tiga komisioner sudah dinyatakan positif COVID-19. Meskipun sudah ada aturan yang dipersiapkan oleh pemerintah, namun implementasi di lapangan menjadi tantangan. “Kita khawatir terjadi klaster Pilkada,” ujarnya kepada Tempo, awal November 2020 lalu.
Rusdani melanjutkan, yang mesti menjadi perhatian adalah penyelenggara memastikan tidak terjadi kerumunan massa dalam jumlah banyak. “Represif jauh lebih penting, ini perlu kerjasama multi sektor,” katanya.
Adapun Pakar Politik Provinsi Kepri Zamzami A Karim. Menurutnya, selain harus menjaga partisipasi masyarakat tetap tinggi, penyelenggara Pilkada harus menjamin keselamatan pemilih. “Jangan sampai tidak ada jaminan, yang membuat ketakutan kepada pemilih, sehingga mereka enggan ke TPS,” katanya awal November lalu di Tanjungpinang.
YOGI EKA SAHPUTRA
