Dua Provinsi Ini Rawan Penggunaan Isu SARA dalam PIlkada 2018

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Serpong, 14 September 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Serpong, 14 September 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, ada lima provinsi yang memiliki tingkat kerawanan penggunaan isu SARA tertinggi dalam kampanye Pilkada 2018.

    "Sementara (pertama) di Papua dan kedua di Jawa Barat," kata dia, seusai menghadiri resepsi pernikahan putri menteri sekretaris negara, di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Sabtu 30 Desember 2017.

    Menurut dia, Papua memiliki tingkat kerawanan tertinggi karena tidak semua masyarakat di derah itu paham dengan Pemilu, sehingga sosialisasi mengenai pemuli harus dilakukan secara lebih maksimal.

    BACA; Ini Strategi Kapolri Tito Karnavian Amankan Pilkada 2018

    Jawa Barat dianggap memiliki tingkat kerawanan kedua tinggi karena satu-satunya daerah dengan jumlah pemilih terpadat di Indonesia sehingga diperebutkan oleh seluruh partai politik. Daerah lainnya yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, menurut dia, adalah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Barat.

    Meski demikian, menurut dia, pemerintah bersama kepolisian, TNI, dan Badan Intelijen Negara telah melakukan pencermatan dan deteksi dini secara mendetail dengan mengacu peta kerawanan pada pilkada tahun-tahun sebelumnya.

    BACA: Pilkada 2018 dan Kekhawatiran Soal Pencalonan Jenderal

    "Saya optimis lancar dari sisi Pilkada-nya. Hasil evaluasi Pilkada 2018selanjutnya akan menentukan pola pada Pileg dan Pilpres," kata dia.

    Dia berharap kepolisian berperan aktif menindak tegas setiap penggunaan isu SARA dalam setiap kampanye politik.

    Demikian juga bagi masyarakat, selain menghindari penggunaan isu SARA, fitnah, dan ujaran kebencian dalam kampanye, mereka juga diharapkan proaktif melaporkan apabila mengetahu adanya penggunaan isu-isu itu.

    "Memang sulit untuk mencegah penggunaan isu SARA. Akan tetapi harus ada masyarakat yang mengadukan ke kepolisian," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.