TEMPO.CO, Semarang - Ganjar Pranowo kembali aktif menjadi Gubernur Jawa Tengah setelah masa cuti kampanyenya sebagai calon gubernur inkumben habis pada 23 Juni 2018. Hari kedua setelah aktif lagi, Ganjar menggelar silaturahmi bersama aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kepala daerah, serta kepala desa (kades) di kompleks gubernuran Jalan Pahlawan, Semarang, Senin, 25 Juni 2018. Ganjar Pranowo yakin ada pihak yang tidak suka dengan caranya berkomunikasi dengan ASN dan kepala desa menjelang hari pemungutan suara ini. "Hari ini acara saya silaturahmi. Pagi dengan temen Pemprov, kabupaten/kota, dan kades. Kita membagi kesempatan bisa silaturahim bersama banyak elemen. Kalau soal tendensius, ya, gak apa-apa. Saya ngumpulkan (ASN) pemprov dan kabupaten tidap tahun tidak ada yang komentar, Sekarang pasti ada yang komentar," ujar Ganjar usai bersilaturahmi dengan para kades.
Ganjar mengaku sempat dikomentari warga karena masih banyak yang belum berkunjung saat ia menggelar open house beberapa waktu lalu di rumah kontrakannya, Jalan Tengger Timur Raya Semarang. Menurutnya setiap tahun sebagai pemimpin ia open house untuk menyambung tali silaturahmi dengan masyarakat.
"Tahun kemarin (silaturahmi) bersama kades datang juga. Hanya sekarang jamnya aja yang dibedakan. Ya kalau ada pikiran yang tidak suka, ya, gak apa-apa. Ngundang bupati, camat tidak dipersoalkan. Aku udah denger tadi katanya mau dipersoalkan. Ya orang tidak suka pasti ada," ujarnya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Fajar SAKA mengatakan sejauh ini kegiatan Ganjar usai masa cuti kampanye belum menunjukkan adanya pelanggaran. Ia mengaku sudah menerjunkan Panwas Kota Semarang untuk mengawasi kegiatan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
"Saya juga pagi di lokasi untuk memastikan tidak ada kegiatan kampanye. Sampai saat ini sementara belum ada (pelanggaran)," katanya.
Selain mengawasi potensi pelanggaran kampanye di masa tenang, Bawaslu juga mengawasi aspek netralitas ASN. Ia memetakan di Jawa Tengah terdapat 37.000 lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan dan dalam pengawasan khusus.
"Bukan rawan konflik, namun soal rawan bagaimana pelayanan terhadap disabilitas, rawan bencara, TPS banyak pemilih yang belum terdaftar, termasuk mengawasi kesiapan logistik," ucapnya.
