KPU Minta Peserta Pilkada Tak Kampanyekan Caleg atau Capres

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama dua komisioner Ilham Saputra dan Pramono Ubaid Thantowi (kanan), saat menunjukkan contoh alternatif bentuk kotak suara transparan terbuat dari kertas karton dan Box plastik akan digunakan dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, di Gedung KPU, Jakarta, 7 Agustus 2017. KPU akan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah terkait rencana pengunaan kotak suara transparan yang akan menggantikan kotak suara yang rusak. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama dua komisioner Ilham Saputra dan Pramono Ubaid Thantowi (kanan), saat menunjukkan contoh alternatif bentuk kotak suara transparan terbuat dari kertas karton dan Box plastik akan digunakan dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, di Gedung KPU, Jakarta, 7 Agustus 2017. KPU akan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah terkait rencana pengunaan kotak suara transparan yang akan menggantikan kotak suara yang rusak. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau para peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 agar tidak mengampanyekan calon anggota legislatif ataupun calon presiden dalam kampanyenya.

    "Isu yang tidak relevan sebaiknya tidak usah disampaikan dalam kampanye kandidat," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Gedung KPU, Kamis, 26 April 2018.

    Baca: PDIP Kampanyekan Jokowi Dua Periode di Kampanye Pilkada Lumajang

    Alasannya, kata Pramono, kampanye yang berkaitan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tidak relevan dengan ajang Pilkada Serentak 2018. Konsepnya, menurut dia, kampanye pilkada itu adalah untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon kepala daerah.

    Apalagi, dia menambahkan, hingga saat ini belum ada capres-cawapres yang mendaftar. Periode pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden baru dibuka pada Agustus 2018.

    Sebelum masa penetapan capres dan cawapres pada 20 September mendatang, Pramono berpendapat, sebaiknya partai politik dan para peserta pilkada tidak mengangkat isu capres-cawapres selama kampanye.

    "Nanti jangan-jangan Pak Jokowi di tengah jalan tak mau dicalonkan. Kan enggak ada yang tahu," tutur dia.

    Baca: Kampanye Pilkada, Zulkifli Hasan Malah Diajak Dukung Jokowi

    Dalam Undang-Undang Pemilu, kontes politik yang diatur serentak adalah pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. "Itu yang relevan. Nanti kampanye partai dan capres-cawapres itu relevan," kata Pramono. "Kalau pilkada dengan pileg dan pilpres gak relevan," ucapnya.

    Sebelumnya, PDIP mengkampanyekan Jokowi dua periode di Pilpres 2019 dalam acara kampanye Pilkada Kabupaten Lumajang. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah melontarkan ihwal keharusan bagi Jokowi kembali menjabat sebagai presiden di periode berikutnya.

    Basarah mengatakan hal tersebut dalam konteks membuat konsep pembangunan yang berkesinambungan. "Maka cara menyiasatinya tidak ada jalan lain kecuali memberikan kesempatan inkumben melanjutkan kepemimpinannya untuk periode selanjutnya," kata Basarah saat berorasi di rapat terbuka pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati, As'at-Thoriq Al Katiri di lapangan GOR Wirabhakti Lumajang, Ahad, 22 April 2018.

    DAVID PRIYASIDARTA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.