Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tb Hasanuddin Kampanyekan Program Perumahan di Ciamis

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat TB Hasanuddin (tengah) dan Anton Charliyan (kanan) di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, 7 Desember 2018. ANTARA FOTO
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat TB Hasanuddin (tengah) dan Anton Charliyan (kanan) di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, 7 Desember 2018. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Calon gubernur Jawa Barat Tb Hasanuddin atau Kang Hasan mensosialisasikan salah satu dari tujuh program unggulan yang diusungnya yakni Imah Rempeg kepada masyarakat di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Selasa, 3 April 2018.

Saat berkampanye di Kabupaten Ciamis, Kang Hasan juga ikut serta dalam kegiatan ngobeng atau menangkap ikan menggunakan tangan kosong bersama masyarakat setempat.

Baca juga: TB Hasanuddin Jelaskan Rincian Rp 1 Triliun untuk Pesantren

Kepada warga di Kabupaten Ciamis, Kang Hasan menuturkan program Imah Rempeg ialah salah satu program untuk masyarakat Jawa Barat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) hingga Rp 25 juta untuk satu rumah per tahun.

"Jangan ada lagi rumah yang bocor, rumah yang roboh dan tidak nyaman untuk ditinggali. Melalui Imah Rempeg, rakyat Jabar harus punya rumah yang aman dan nyaman," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Hasanuddin, program Imah Rempeg yang ia gagas ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan papan masyarakat Jawa Barat. Selain rutilahu, dia juga akan menyediakan rumah dengan down payment satu persen.

Baca juga: Bawaslu Jabar Segera Proses Laporan Timses TB Hasanuddin

"Rumah DP satu persen itu nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, namun yang jadi prioritas tetap kalangan menengah ke bawah," kata dia.

Hasanuddin optimistis dengan berbekal arahan dan observasi dari pemerintah pusat, maka dirinya akan mampu mewujudkan program tersebut sehingga rakyat Jawa Barat bisa memiliki rumah yang layak sesuai kemampuannya. "Terkait rumah DP satu persen, saya sudah konsultasi dengan Kementerian PUPR, itu bisa diwujudkan di Jawa Barat," kata Tb Hasanuddin.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komisi I DPR Nilai Marsyda Tonny Layak Jadi KSAU: Punya Rekam Jejak yang Baik

23 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
Komisi I DPR Nilai Marsyda Tonny Layak Jadi KSAU: Punya Rekam Jejak yang Baik

Marsdya Tonny dinilai memiliki rekam jejak yang baik dan layak ditunjuk sebagai KSAU yang baru.


Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Ridwan Kamil Dilantik Jadi Gubernur Jawa Barat Besok

4 September 2018

Ridwan Kamil, Uu Ruzhanul Ulum, dan Emil Dardak berfoto bersama setelah menemui Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy, untuk melaporkan hasil pilkada Jawa Barat di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Juli 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Ridwan Kamil Dilantik Jadi Gubernur Jawa Barat Besok

Ridwan Kamil bakal dilantik berbarengan dengan kepala daerah dari delapan provinsi lainnya.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.