Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seni Tradisi Longser Jadi Alat Sosialisasi Pilkada Jabar 2018

image-gnews
Seni Tradisional Longser Suguhkan Kritik Sosial
Seni Tradisional Longser Suguhkan Kritik Sosial
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat memakai cara baru untuk mensosialisasikan Pikada Jawa Barat 2018. Bersama Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, KPU Jabar menghelat pasanggiri atau lomba longser. Selusin grup siap bersaing di panggung Gedung Sunan Ambu ISBI Bandung, 24-25 Maret 2018.

"Pertunjukan drama Sunda, longser, tepat untuk pesan sosialisasi kepada pemilih," kata anggota KPU Jabar Nina Yuningsih di ISBI Bandung, Jumat, 23 Maret 2018.

Baca juga: Hasanuddin-Anton Charliyan Janjikan Rumah DP 1 Persen

Dia mengatakan, sosialisasi pilkada umumnya menghadirkan narasumber. KPU Jabar mengalihkan cara itu untuk menjangkau pemilih muda di wilayah Bandung Raya lewat pertunjukan seni tradisi longser. 

Sebelumnya, kata Nina, KPU Jabar mempublikasikan festval longser itu. Grup teater yang mendaftar kemudian diseleksi, setidaknya dengan dua syarat, yakni administrasi dan rekam jejak. "Berapa banyak jam terbang dan ikut pasanggiri atau festival," ujar dia. Dari 14 grup yang lolos, dua diantaranya mengundurkan diri.

Grup yang akan tampil antara lain, Bandoeng Mooi (Cimahi), Ngaprak Teater (Kabupaten Bandung), Komunitas Possteatron (Garut), dan Longser Injuk (Kota Bandung). Panitia menetapkan durasi pertunjukan maksimal 40 menit. Setiap hari enam grup akan tampil di panggung tanpa babak penyisihan.

Penampilan grup longser akan dinilai empat orang juri yang diketuai Artur S. Nalan. Nina mewakili KPU Jabar juga ikut menjadi juri. "Tim juri melibatkan KPU terkait konten," kata Nina. Tema lakon seputar pilkada seperti pesan moral untuk menghindari praktik kecurangan, politik uang, atau intimidasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rektor ISBI Een Hardiani mengatakan acara itu akan mengangkat seniman longser. Dia pun yakin penonton akan membludak. "Antusiasme masyarakat terhadap seni tradisi tinggi," kata dia.

Panitia telah menghubungi tiga sekolah menengah atas untuk menggaet sedikitnya 400 orang penonton. Jumlahnya bakal bertambah oleh para pendukung grup yang tampil. Target penonton adalah calon pemilih yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah. Pertunjukan yang terbuka untuk umum itu juga gratis.

Baca juga: Deddy Mizwar Janji Kembangkan Potensi Kopi di Jawa Barat

Ketua tim juri, Arthur S Nalan mengatakan, pertunjukan pada lomba ini tergolong longser kemasan. Alasannya karena tema dan isi pertunjukan untuk mengkampanyekan pesta demokrasi. "Tapi jangan sampai mendukung partai atau pasangan calon tertentu," katanya. Karena bersifat kemasan, longser perlu dibatasi hingga paling lama 40 menit.

Hadiah juara pertama Rp 15 juta, juara kedua Rp 12,5 juta, ketiga Rp 10 juta, dan juara favorit Rp 7,5 juta. KPU Jabar, kata Nina, mengalokasikan anggaran Rp 200 juta untuk sosialisasi pilkada Jabar ke pemilih lewat longser ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Ridwan Kamil Dilantik Jadi Gubernur Jawa Barat Besok

4 September 2018

Ridwan Kamil, Uu Ruzhanul Ulum, dan Emil Dardak berfoto bersama setelah menemui Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy, untuk melaporkan hasil pilkada Jawa Barat di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Juli 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Ridwan Kamil Dilantik Jadi Gubernur Jawa Barat Besok

Ridwan Kamil bakal dilantik berbarengan dengan kepala daerah dari delapan provinsi lainnya.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi
Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.