Kehidupan pribadi Midji sebenarnya jarang tersorot media. Anak dan istrinya bukan tipe media darling. “Saya memang tidak sering menemani anak-anak ke mall, tapi di rumah saya total buat anak-anak,” ujarnya.
Pernikahannya dengan Lismaryani 24 tahun silam melahirkan tiga buah hati; Dytha Damayanti Pratiwi, Ayu Dwi Putri Sulistia dan Muhammad Bayu, yang masih duduk di bangku SMP. Anak sulung dan tengah telah menyelesaikan pendidikan strata satu.
Anak pertamanya Dytha telah menyelesaikan bangku kuliah S1, sedangkan anak keduanya tengah duduk dibangku kuliah dan anak bungsunya M. Bayu saat ini masih duduk di bangku SMP. “Anak saya yang bungsu, waktu SD selalu saya mandikan. Sekarang, tiap sekolah dia selalu datang ke kamar minta doakan. Biar saya masih di kamar mandi, dia akan tunggu,” katanya. Ada nada bangga di sana.
Selama kepemimpinannya, Midji menekankan pada pelayanan publik dan transparansi anggaran. Terobosan di bidang pelayanan bahkan membuahkan berbagai penghargaan. Demi mempercepat pelayanan, Sutarmidji menerapkan pelayanan satu atap dalam mengurus perizinan. Jumlah perizinan pun dipangkas dari yang sebelumnya 99 jenis izin hingga menjadi hanya 14 jenis perizinan. “Perizinan tercepat di Pontianak. Perumahan itu paling cepat 14 hari, Pontianak satu jam saja,” katanya.
Ini yang akan dibawa dalam programnya sebagai gubernur Kalbar. Pemerintah harus cepat menjawab kebutuhan masyarakat. Transparansi juga dikedepankan dengan mempublikasikan APBD Kota Pontianak serta penggunaan dana Bantuan Sosial. “Saya pastikan kepada aparat penegak hukum, kalau Bansos bermasalah jangan periksa staff saya. Periksa saya, karena saya yang tandatangani dan tentukan besarannya,” ujarnya.
Maka, Midji memastikan stafnya kerja dengan nyaman dan tenang. Tapi kalau hibah, yang bertanggungjawab adalah penerima hibah. Pasalnya hibah sudah tercantum dalam anggaran. Lain halnya dengan Bansos. Dananya gelondongan. Dia ambil contoh, warga yang terkena musibah kebakaran, maka diberikan bantuan senilai rumah layak huni, sekitar Rp15 juta. Pengumuman penerima Bansos pun dilakukan di media massa dan website resmi pemerintahan.
“APBD juga dibedah terbuka. Melibatkan beberapa lembaga swadaya masyarakat dan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, sebagai pelaksana,” katanya. Sejak tahun 2011, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pada tahun 2015, Kota Pontianak dianugerahi predikat pelayanan publik terbaik se-Indonesia oleh ORI.
Di bidang kesehatan, Midji menerapkan sistem rumah sakit tanpa kelas, di RSUD Kota Pontianak. Dia juga berniat memberlakukan hal sama di RSUD Dr Soedarso, yang dikelola pemerintah provinsi, jika terpilh sebagai gubernur. Rumah sakit ini melayani pengguna BPJS, dan layanan tergantung penyakit yang diderita.
“Rumah Sakit Kota Pontianak melayani 95 persen BPJS. Bisa saja orang yang kelas 3, tetapi menempati ruangan sendiri. Karena jenis penyakitnya mengharuskan dia sendiri,” katanya. Dari 95 persen pengguna BPJS yang dilayani BPJS, 70 persennya adalah warga dari Kabupaten Kubu Raya, yang belum punya rumah sakit. Hal ini menyebabkan, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kota Pontianak meningkat pesat dari peringkat 125 di 2013 menjadi peringkat 43 pada 2013 dan peringkat 22 pada 2014. “Kocaknya, dokter dan perawat tak hanya melayani urusan pasien. Tapi juga mendamaikan pasien. Soalnya banyak yang bertengkar gara-gara satu tak mau pakai AC, satu mau,” ujarnya.
