Parpol Sepakat Patuhi Protokol Covid-19 di Pilkada Surabaya

Reporter

Antara

Jumat, 11 September 2020 08:20 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan sambutan pada acara kampanye protokol kesehatan di Polda Metro Jaya, Kamis, 10 September 2020. Polda Metro Jaya menggelar acara bertajuk 'Pembagian Masker Secara Serentak, Kampanye Jaga Jarak, Hindari Kerumunan dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai, dan Sehat'. Dengan adanya kampanye tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik dan selamat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh partai politik yang telah mendaftarkan calon peserta Pilkada Surabaya 2020 menandatangani kesepakatan untuk menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kegiatan yang digagas oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya ini dipimpin langsung Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Fadil Imran di halaman Tugu Pahlawan, Kamis, kemarin.

"Kami menindaklanjuti dan mengantisipasi timbulnya klaster Pilkada dengan menghadirkan teman-teman penyelenggara bersama tim dari masing-masing bakal pasangan calon serta partai pengusung dan pendukung," kata Kapolda Fadil.

Kapolda mengingatkan bahwa pelanggaran protokol Covid-19, seperti Parpol mengerahkan massa saat kampanye, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pelaku pun bisa dipidana paling lama 1 tahun penjara.

Kesepakatan untuk menaati protokol Covid-19 itu dideklarasikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Nur Syamsi bersama perwakilan dari masing-masing pasangan bakal calon.

Kesepakatan dibuat setelah salah satu bakal calon dinyatakan terinfeksi Covid-19 berdasarkan hasil uji usap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soetomo Surabaya, 7 September 2020. Tes swab merupakan bagian dari tahapan pendaftaran Pilkada Kota Surabaya 2020.

Menurut Nur Syamsi, semua peraturan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. "Mari kita semua menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Substansi Pilkada serentak itu bukan hore-horenya, melainkan pemberian mandat atau suara dari rakyat kepada bakal calon yang akan dipilih," tuturnya.

Terdapat dua pasangan bakal calon di Pilkada 2020 Kota Surabaya yang pada 4-6 September 2020 telah mendaftar ke KPU daerah setempat. Mereka adalah pasangan Eri Cahyadi-Armuji yang direkomendasikan oleh PDI Perjuangan. Lalu pasangan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno yang diusung delapan partai politik, yaitu Golkar, PKB, PKS, Gerindra, NasDem, Demokrat, PAN, dan PPP.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

2 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya