Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dua Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 di Surabaya dan Sidoarjo Positif Covid-19

Reporter

image-gnews
Warga beraktivitas di dekat replika peti mati dan papan himbauan waspada Covid-19 yang terpasang di jalur pedestrian Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Ahad, 6 September 2020. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan
Warga beraktivitas di dekat replika peti mati dan papan himbauan waspada Covid-19 yang terpasang di jalur pedestrian Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Ahad, 6 September 2020. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan "positivity rate" atau presentase kasus positif COVID-19 pada sepekan terakhir di Jakarta mencapai sebesar 13,1 persen. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo membenarkan namun mereka enggan menyebutkan nama-nama calon kepala daerah yang dimaksud.

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, M Iskak, mengatakan, calon kepala daerah yang positif itu diketahui sesaat setelah mereka memeriksa berkas pendaftaran calon. "Waktu itu beliau berangkat dulu, tapi berkasnya menyusul. kami tahu ketika berkas diverifikasi teman-teman," kata dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 9 September

Mengetahui positif Covid-19, melalui partai pengusung, KPU kemudian meminta yang bersangkutan pulang. Hari itu juga pihaknya berkoordinasi dengan gugus tugas. "Hari ini kami akan bahas dengan gugus tugas. Pasti kami akan laksanakan tes swab kepada siapa saja yang sempat kontak erat. Waktunya kami akan sesuaikan."

Menurut Iskak, hasil uji usab (swab test) pada 7 September yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo juga menunjukkan bahwa yang bersangkutan tersebut terkonfirmasi positif Covid-19. "Kemarin di-swab lagi sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan hasilnya dinyatakan positif," ujar Iskak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menyebut tidak semua anggota KPU Sidoarjo kontak erat dengan calon kepala daerah tersebut. Dia mengaku justru dirinya yang berkontak langsung dengan yang bersangkutan. "Kalau teman-teman tidak kontak secara langsung. Justru saya sendiri yang kontak langsung karena saya yang menerima berkas pendaftaran."

Sebelumnya tiga pasangan calon kepala daerah telah mendaftar di Pilkada Sidoarjo pada 4-6 September lalu. Mereka adalah Bambang Haryo Sukartono-Taufiqulbar, Kelana Aprilianto-Dwi Astuti, dan Ahmad Muhdlor Ali-Subandi. Informasi yang dihimpun Tempo, calon yang positif Covid-19 berposisi sebagai calon wakil bupati.

Anggota KPU Surabaya, Soeprayitno, mengatakan mereka baru mengetahui ada salah satu calon kepala daerah positif Covid-19 setelah KPU menerima surat hasil swab dari RSUD dr. Soetomo. "Jika menilik surat itu, salah satu bakal pasangan calon didapati positif Covid-19. Saya tidak menyebut nama," kata dia kepada Antara.

KPU Surabaya telah menerima pendaftaran dua pasangan calon kepala daerah. Mereka adalah Eri Cahyadi-Armuji dan Machfud Arifin-Mujiaman. Eri-Armuji sebelumnya telah mengumumkan hasil swab yang menunjukkan mereka negatif Covid-19, sementara Machfud-Mujiaman tidak pernah mengumumkannya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

Jokowi tidak menjawab secara rinci ketika wartawan menanyakan kapan Surpres itu akan dikirim.


Politikus PKB Minta KPU Ubah Aturan Anggota DPR Harus Mengundurkan Diri Jika Daftar Pilkada

1 hari lalu

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawaid di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Juli 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Politikus PKB Minta KPU Ubah Aturan Anggota DPR Harus Mengundurkan Diri Jika Daftar Pilkada

Wakil Ketua Umum PKB itu mengatakan aturan tersebut menyulitkan partai bila ingin mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah.


Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

2 hari lalu

Ketua DPD RI periode 2009-2016, Irman Gusman, meluncurkan buku berjudul Menyibak Kebenaran: Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman
Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

Irman Gusman merupakan eks Ketua DPD RI periode 2009-2016. Dia dipecat setelah menjadi tersangka kasus korupsi impor gula Perum Bulog.


Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada

3 hari lalu

Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto saat diwawancara soal baliho kampanye di Denpasar, Sabtu, 20 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada

PSI Bali tetap mendukung kampanye Pilkada 2024 yang ramah lingkungan.


KPU Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Terganggu Meski Belum Ada Ketua Definitif

3 hari lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Terganggu Meski Belum Ada Ketua Definitif

DPR belum menerima surat presiden soal pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI.


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

3 hari lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

4 hari lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

5 hari lalu

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin membenarkan soal biaya pemungutan suara ulang atau PSU DPD di Sumbar menelan biaya hingga Rp 350 miliar.


Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

5 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

KPU Bali meyakini tingkat pendidikan pemilih di Denpasar dan Badung sudah cukup bagus.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

5 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).