SBY Kembali Singgung Netralitas BIN, TNI, Polisi di Pilkada

Rabu, 27 Juni 2018 13:22 WIB

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri, Kristiani Herawati mengikuti pencoblosan pilkada Jabar di TPS 06 Nagrak, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 27 Juni 2018. Istimewa

TEMPO.CO, Bogor - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disapa SBY kembali menyinggung soal netralitas TNI, BIN, dan kepolisian selama pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018. “Netralitas itu sumpah jabatan para abdi negara dan pemerintah itu termasuk TNI, Polri dan BIN. Saya kira yang saya sampaikan juga harapan rakyat Indonesia” kata SBY di Puri Cikeas Kabupaten Bogor, Rabu, 27 Juni 2018.

Baca: Quick count Tempo bersama LSI Denny JA, Indo Barometer, dan Charta Politika di sini

SBY mengatakan Presiden Joko Widodo juga sudah bolak-balik menekankan pentingnya netralitas para aparatur negara. Menurut dia, saat ini lembaga negara dan aparat harus membuktikan bahwa mereka harus mampu menjaga netralitas dalam pilkada serentak.

Menurut SBY, jika aparat negara dan pemerintah bersikap netral maka Pilkada Serentak 2018 akan berjalan demokratis. Sehingga, kubu yang kalah akan legowo menerima hasil pilkada serentak. “Saya khawatir ketidakpuasan itu dilampiaskan dengan cara-cara yang tidak baik. Inilah yang harus dicegah dan itu yang ada di dalam hati dan pikiran saya” kata dia.

Baca juga: Masyarakat Diminta Lapor Jika Ada Anggota TNI Tidak Netral.

Sebelumnya, SBY pernah menyebut ada anggota BIN, Polri, dan TNI yang tidak netral terhadap berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta. Dia mencontohkan kejanggalan dalam pemanggilan calon wakil gubernur Sylviana Murni, yang disung Demokrat, dan suaminya Gede Sardjana. “Selama masa kampanye, calon wagub Ibu Silviana rutin bahkan bekali-kali dipanggil kepolisian, suaminya juga,” kata SBY.

Simak: Deddy Mizwar Minta Masyarakat Waspadai Quick Count Lembaga Abal-Abal.

SBY juga mendapat laporan bahwa di Pilkada Riau, seorang petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu. “Di Maluku kejadian, di Aru, semua sudah dengar. Di Jabar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah oleh pejabat gubernur,” kata SBY. Ketua Umum Partai Demokrat ini ini meminta agar negara, pemerintah, BIN, Polri dan TNI bersikap netral dalam pilkada serentak 2018.

Berita terkait

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

1 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

PKB-PKS Sepakat Teruskan Kerja Sama di Tingkat Daerah untuk Pilkada

1 hari lalu

PKB-PKS Sepakat Teruskan Kerja Sama di Tingkat Daerah untuk Pilkada

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat melanjutkan kerja sama mereka setelah usai berkoalisi di Pilpres 2024. Kerja sama itu akan dilanjutkan di tingkat daerah jika kedua partai berbeda haluan di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

3 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

4 hari lalu

KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

KPU menilai Depok memiliki banyak kampus besar sehingga diharapkan mereka terlibat sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

4 hari lalu

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.

Baca Selengkapnya

Bupati Buru Selatan Kembali Maju Pilkada 2024

4 hari lalu

Bupati Buru Selatan Kembali Maju Pilkada 2024

Bupati Buru Selatan, Hj Safitri Malik Soulisa dipastikan maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024

Baca Selengkapnya

PDIP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

4 hari lalu

PDIP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

PDIP telah memulai pemetaan awal untuk mempersiapkan mesin partai guna menghadapi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pesan SBY kepada Jakarta LavAni Allo Bank: Cetak Hattrick Gelar Juara di Proliga 2024

5 hari lalu

Pesan SBY kepada Jakarta LavAni Allo Bank: Cetak Hattrick Gelar Juara di Proliga 2024

Pembina Jakarta LavAni Allo Bank Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para pemain agar menganggap semua laga Proliga 2024 layaknya final.

Baca Selengkapnya

Fakta Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Digagas SBY dan Batal Libatkan Jepang

6 hari lalu

Fakta Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Digagas SBY dan Batal Libatkan Jepang

Gagasan kereta cepat Jakarta-Surabaya muncul pada 2008, awalnya Indonesia menggandeng Jepang

Baca Selengkapnya