TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Muradi, mengatakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak berpeluang memunculkan calon presiden alias capres selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Dia mengatakan peluang ini bisa terjadi bila partai di luar koasili pendukung Jokowi memenangkan Pilkada di sejumlah provinsi berpopulasi gemuk.

“Karena partai pemenang pilkada di provinsi dengan populasi banyak, memperbesar potensi menang dalam pemilihan presiden,” kata Muradi saat dihubungi, Rabu, 27 Juni 2018. Pilkada serentak 2018 bakal diselenggarakan di 39 kota, 115 kabupaten dan 17 provinsi. Dari belasan provinsi itu, menurut Muradi ada tujuh provinsi yang menjadi kunci karena punya jumlah penduduk yang banyak, antara lain, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan.

Baca: PDIP Akui Sulit Menang di Jawa.

Menurut Muradi, hasil pilkada serentak di sejumlah provinsi dapat mempengaruhi koalisi partai pendukung capres yang akan terbentuk. Apalagi, jika pemenang pilkada serentak di provinsi berpenduduk besar adalah partai yang belum menentukan dukungan kepada capres Jokowi atau Prabowo. Adapun beberapa partai yang belum secara tegas mendukung adalah Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Muradi mengambil contoh, bila Partai Demokrat menang di mayoritas provinsi berpenduduk gemuk, maka mereka bisa lebih percaya diri mengajukan calon presidennya sendiri. Hal yang sama berlaku bila pemenangnya adalah PKS. “Kalau PKS dan Demokrat lebih banyak yang menang, pasti ada capres dan cawapres ketiga,” kata dia.

Simak juga: Bawaslu Janji Awasi Netralitas TNI, Polisi, BIN.

Di sisi lain, Muradi mengatakan dengan berubahnya peta politik di daerah akan membuat koalisi partai pendukung Jokowi mungkin akan berpikir ulang. Bila ada satu partai koalisi Jokowi yang keluar, kata dia, maka semakin terbuka kemungkinan adanya capres ketiga.

Pantau hasil hitung cepat Tempo bersama LSI Denny JA, Indo Barometer, dan Charta Politika di sini

Dia mencontohkan bila Partai Persatuan Pembangunan (PPP) keluar dari koalisi Jokowi, maka jumlah kursi parlemen yang dimiliki gabungan partai di luar koalisi cukup untuk mendaftarkan capres alternatif. “Ini yang menjadi alasan banyak partai menyatakan hasil pilkada serentak sangat menentukan pilpres 2019,” kata Muradi.