TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi menyebutkan isu netralitas menjadi titik paling krusial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018. Sebab, menurut dia, isu netralitas berpotensi melibatkan lebih banyak orang ketimbang politik uang.

Netralitas yang dimaksud Veri merujuk pada netralitas aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian RI (Polri). "Sama-sama punya dampak besar dengan cara berbeda. Kalau politik uang direct kepada pemilih, tapi kalau netralitas ASN ini lebih ke kebijakan dan kelompok yang terorganisasi," katanya di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad, 24 Juni 2018.

Baca: Jika Tolak Turunkan Alat Kampanye, Peserta Pilkada Bisa Disanksi

Veri mengatakan persoalan netralitas ASN, TNI, dan Polri dinilai jauh lebih signifikan dalam mengkoordinasi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Sedangkan politik uang, kata dia, berdampak lebih personal.

Selain netralitas ASN, Veri menyebut netralitas penyelenggara pemilu menjadi isu krusial lain. Menurut dia, titik krusial netralitas penyelenggara pemilu terutama menyangkut proses pungut dan hitung suara.

Baca: Menjelang Pemilu, Elit Politik Diminta Tak Saling Tuding

Menurut Veri, hal yang harus diwaspadai adalah potensi terjadinya upaya penggembosan atau penggelembungan suara, jual-beli suara, mobilisasi pemilih, dan sebagainya. "Misalnya selisih suaranya tipis, dalam proses rekapitulasi mesti dikawal serius agar suara yang diperoleh tidak bergeser secara ilegal," ujarnya.

Titik krusial lain, kata Veri, adalah politik uang. Ia menuturkan isu politik uang hampir selalu menjadi dalil yang menyertai gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Riset yang dilakukan Kode Inisiatif terkait dengan pilkada 2017 lalu, misalnya, mencatat ada enam permohonan yang mendalilkan terjadi politik uang dari total 53 permohonan.

Penyelenggaraan pilkada serentak akan berlangsung pada Rabu, 27 Juni 2018. Ada 171 daerah, meliputi provinsi, kabupaten, dan kota, yang akan menggelar pesta demokrasi ini.

Baca: Diduga Melanggar Menjelang Pilkada, Tiga Pejabat Lumajang Dicopot