Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diduga Melanggar Menjelang Pilkada, Tiga Pejabat Lumajang Dicopot

image-gnews
Ilustrasi pilkada. Dok. TEMPO/Aditia Noviansyah
Ilustrasi pilkada. Dok. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Lumajang - Pelaksana Tugas Bupati Lumajang, Jawa Timur, Buntaran mencopot tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Lumajang dua hari menjelang lengser. Tiga pejabat yang dicopot lantaran dugaan pelanggaran melampaui wewenang di seputar pilkada itu antara lain Sekretaris Daerah Gawat Sudarmanto; Kepala Inspektorat Isnugroho dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nur Wahid Ali Yusron.

"Saya tandatangani surat keputusan (SK) pada Kamis kemarin, 22 Juni 2018," ujar Buntaran saat ditemui Tempo dan sejumlah wartawan di Rumah Dinas Wakil Bupati, Sabtu malam, 23 Juni 2018. SK tentang pemberian sanksi itu telah dikirimkannya kepada tiga pejabat aparatur sipil negara (ASN).

Baca:
Kementerian Dalam Negeri Ancam Copot M ...
Pilkada Jabar, Alat Peraga Kampanye Dicopot ...

Buntaran telah dua kali memanggil ketiganya untuk diperiksa, namun tidak kunjung datang. Surat Keputusan itu berisi sanksi pembebasan dari jabatan. "Masing-masing pemanggilan dengan rentang waktu yang cukup," ujar Buntaran. Sehingga, kata Buntaran, Berita Acara Pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan.

Buntaran yang menjabat sebagai PLT Bupati Lumajang sejak 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018 mengklaim keluarnya SK Bupati Lumajang tentang hukuman disiplin itu sudah sesuai mekanisme pemeriksaan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Buntaran mengutip sejumlah ketentuan seperti PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut wakil bupati yang juga dokter ini, ketiga pejabat ASN itu telah terbukti bertindak melampaui kewenangannya tentang proses pemeriksaan untuk tujuan tertentu tanpa sepengetahuannya terhadap beberapa orang ASN atau PNS.

Baca:
Kementerian Dalam Negeri Ancam Copot M ...
Pesan KPU untuk Calon Kepala Daerah di Hari ...

Buntaran mengatakan telah mengirimkan surat tembusan kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri mengenai sanksi untuk tiga pejabat yang dianggap melanggar disiplin mengenai ketentuan di sekitar Pilkada itu. "Saya siap mempertanggungjawabkan SK yang sudah saya buat itu," ujar ipar Malik Fajar, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi itu.

Gawat Sudarmanto, mantan Sekda Lumajang, belum bisa dikonfirmasi tentang sanksi pencopotannya. Pesan TEMPO melalui WhatsApp belum dibacanya. Mantan Kepala BKD, Nur Wahid Ali Yusron belum membalas pesan yang dikirim TEMPO melalui WhatsApp kendati sudah membaca. Mantan Inspektorat Isnugroho juga belum berhasil dikonfirmasi. 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Reaksi Kader PSI Bekasi dan Depok Usai Kaesang Resmi Jadi Ketua Umum

7 jam lalu

Kaesang Pangarep memberikan tanda cinta (love sign) saat pidato pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. Putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep resmi ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Reaksi Kader PSI Bekasi dan Depok Usai Kaesang Resmi Jadi Ketua Umum

Kader PSI Kota Bekasi dan Kota Depok buka suara terkait Kaesang usai resmi menjadi Ketua Umum mereka. Begini kata mereka.


Kaesang Anak Jokowi 2 Hari Setelah Dapat KTA Langsung Jadi Ketua Umum PSI, Ini Profil Partai Solidaritas Indonesia

10 jam lalu

Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep berdiri di depan pintu usai menerima friendship card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI secara simbolis di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 September 2023. Kaesang Pangarep resmi bergabung menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah menerima KTA yang diserahkan secara langsung oleh sejumlah petinggi PSI. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Kaesang Anak Jokowi 2 Hari Setelah Dapat KTA Langsung Jadi Ketua Umum PSI, Ini Profil Partai Solidaritas Indonesia

Dua hari setelah menerita Kartu Tanda Anggota (KTA) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, anak Jokowi secara resmi menjadi Ketua Umum PSI.


Ratusan Hektare Sawah di Kabupaten Lumajang Kekeringan, Ini Saran Khofifah Indar Parawansa

6 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ratusan Hektare Sawah di Kabupaten Lumajang Kekeringan, Ini Saran Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jawa Timur meminta para petani di Kabupaten Lumajang belajar ke para petani di daerah Mataraman untuk mengatasi masalah kekeringan.


Kekeringan di Lumajang Meluas, 86 Titik Dropping Air Bersih Tersebar di 7 Kecamatan

11 hari lalu

Ilustrasi kekeringan. (ANTARA/Mohammad Ayudha/dok)
Kekeringan di Lumajang Meluas, 86 Titik Dropping Air Bersih Tersebar di 7 Kecamatan

Sebanyak 17 desa di 7 Kecamatan Kabupaten Lumajang menjadi daerah terdampak kekeringan di musim kemarau tahun ini. BPBD beri bantuan air bersih.


Manuver Merebut Suara NU

24 hari lalu

Manuver Merebut Suara NU

Dipilihnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar disebut-sebut untuk mengerek elektabilitas mereka dengan mendulang suara NU.


Sejumlah Tanggapan soal Usulan Pilkada Dimajukan, dari Presiden, Wapres, Parpol hingga DPR

25 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Sejumlah Tanggapan soal Usulan Pilkada Dimajukan, dari Presiden, Wapres, Parpol hingga DPR

Wacana perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024 dalam beberapa waktu terakhir mengemuka.


Muncul Usulan Pilkada Dimajukan, Begini Pendapat Wapres Ma'ruf Amin

25 hari lalu

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin berbincang dengan warga terdampak kebakaran saat meninjau lokasi kebakaran imbas terbakarnya Depo Pertamina Plumpubg di Jalan Koramil, Rawa Badak, Jakarta, Sabtu, 4 Maret 2023. Usai meninjau lokasi kebakaran bertemu dan berdialog dengan warga, Ma'ruf Amin pun memastikan bahwa seluruh keperluan para pengungsi ditanggung oleh Pertamina. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Muncul Usulan Pilkada Dimajukan, Begini Pendapat Wapres Ma'ruf Amin

Ma'ruf Amin menegaskan bahwa munculnya gagasan pemajuan Pilkada 2024 baru sebatas usulan.


Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

27 hari lalu

Seorang bocah bersalaman dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto saat mengunjungi rumah keluarga korban hilangnya AirAsia QZ 8501 di Jalan Baronang, Makassar, 30 Desember 2014. TEMPO/Iqbal lubis
Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hengkang dari NasDem ke PDIP. Berikut beberapa kontroversi yang pernah menjeratnya.


Wali Kota Makassar Danny Pomanto Gabung PDIP, Lalu Bicara Soal Wong Cilik

28 hari lalu

Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto memantau suasana kota melalui ruang kontrol yang diberi nama War Room di lantai 10 Kantor Balai Kota Makassar. TEMPO/Subekti.
Wali Kota Makassar Danny Pomanto Gabung PDIP, Lalu Bicara Soal Wong Cilik

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hengkang dari Partai NasDem untuk bergabung PDIP. Apa alasannya?


Dianggap Hantu Pemilu dan Pilkada: Membedah Apa Itu Politik Identitas?

32 hari lalu

Ilustrasi pidato kampanye atau Pilpres. Pixabay
Dianggap Hantu Pemilu dan Pilkada: Membedah Apa Itu Politik Identitas?

Politik identitas dianggap sebagai hantu pemilu. Lantas apa itu politik identitas?