Daerah-daerah Rawan Konflik di Pilkada 2018 Versi Polisi

Minggu, 17 Juni 2018 13:35 WIB

Wakalpolri Komisaris Jenderal Syafruddin saat meninjau situasi arus mudik di Stasiun Gambir Jakarta Pusat, Senin 11 Juni 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan polisi telah memetakan daerah-daerah yang rawan konflik menjelang pilkada 2018.

"Semuanya kami antisipasi," katanya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Ahad, 17 Juni 2018.

Baca: Survei Pilkada Jawa Timur, Gus Ipul-Puti Guntur Unggul di Madura

Syafruddin menjelaskan, daerah-daerah yang masuk kategori rawan tersebut adalah Papua, Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat. Ia mengatakan lokasi tersebut terindikasi sebagai daerah rawan konflik karena letak geografis, jumlah penduduk, dan adanya sejarah konflik.

Pemilihan kepala daerah serentak akan dilakukan pada 27 Juni 2018. Ada 171 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Ke-171 daerah tersebut terdiri atas 13 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Advertising
Advertising

Baca: Peta Pertarungan Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar di Pilgub Jabar

Menurut Syafruddin, sejauh ini, tahapan pilkada 2018 berjalan kondusif. "Sudah masuk tahapan akhir. Mudah-mudahan, kita berdoa, semua lancar, bangsa Indonesia berdemokrasi dengan baik sehingga kita dapat memilih para pemimpin daerah yang berkualitas sesuai (dengan) harapan," ujarnya.

Meskipun begitu, Syafruddin mengingatkan agar aparat tidak lengah. "Confident (percaya diri) harus, tetapi tidak boleh over confident (terlalu percaya diri)," ucapnya.

ALFAN HILMI

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya