Koreksi DPT, KPU Jawa Barat Coret 5 Ribu Pemilih Indramayu

Jumat, 27 April 2018 13:42 WIB

Ilustrasi pilkada

TEMPO.CO, Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mencoret 5.091 nama dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah disahkan sebanyak 31.735.133 orang. "Ini di Indramayu saja yang dikurangi," kata Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, Kamis, 26 April 2018.

Pengurangan nama pemilih di Indramayu itu disahkan dalam rapat pleno perbaikan DPT yang digelar di Bandung, Rabu, 25 April 2018. "Mau atau tidak mau harus pleno ulang untuk menyesuaikan itu," kata Yayat.

Baca: 140 Ribu Pemilih Tak Miliki E-KTP, KPU Tunda Penetapan DPT NTT ...

Rapat pleno perbaikan itu untuk menetapkan DPT pemilihan gubernur Jawa Barat menjadi 31.730.042 orang tersebar di 627 kecamatan, 5.957 desa/kelurahan. Terdiri dari 15.784.543 pemilih perempuan, dan 15.945.499 pemilih laki-laki. Jumlah TPS di Jawa Barat ditetapkan 74.954 TPS.

Keputusan mencoret nama pemilih tetap itu dilakukan setelah rapat pleno KPU Jawa Barat pada 21 April 2018 yang mengesahkan jumlah pemilih tetap. Rapat pleno mengesahkan penambahan 8.297 pemilih di Indramayu atas rekomendasi Bawaslu Jawa Barat.

Advertising
Advertising

Namun, saat itu Bawaslu memprotes KPU Indramayu karena belum memasukkan 8 ribu nama hasil perekaman KTP elektronik yang diserahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sehari sebelum pengesahan DPT di level kabupaten Indramayu. Rapat pleno KPU Jawa Barat menyetujui penambahan itu. "Dengan catatan KPU Indramayu menindaklanjuti dengan mendistribusikan 8 ribu nama itu ke tiap TPS," kata Yayat.

Baca: KPU Langsung Menetapkan DPT Kabupaten ...

Yayat mengatakan KPU Indramayu selanjutnya memverifikasi 8 ribu nama bersama Panwaslu dan Dinas Kependudukan setempat. Ternyata 5 ribu orang sudah ada, yang 3 ribu orang tidak ada. “Jadi dikurangi 5 ribu saja."

Yayat mengatakan dengan hasil akhir itu KPU Jawa Barat mencoret 264.138 nama dari Daftar Pemilih Sementara yang diterima lembaganya dari Kementerian Dalam Negeri lewat proses pencocokan dan penelitian. Sebelumnya, 923 ribu orang yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. “Dari jumlah itu terdapat 264 ribu (nama) yang dibuang KPU karena tidak bisa di identifikasikan."

DPT

Berita terkait

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

2 hari lalu

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.

Baca Selengkapnya

KPU Optimistis Bakal Paslon Perseorangan Segera Penuhi Persyaratan Pilkada, Apa Saja Ketentuannya?

6 hari lalu

KPU Optimistis Bakal Paslon Perseorangan Segera Penuhi Persyaratan Pilkada, Apa Saja Ketentuannya?

Batas penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan ke KPU tinggal Ahad, 12 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

14 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

15 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

15 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan

57 hari lalu

7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan

Ketujuh PPLN Kuala Lumpur itu terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.

Baca Selengkapnya

Masduki Eks PPLN Kuala Lumpur Mengaku Tak Tahu Dugaan Parpol Pemenang Terlibat Pemalsuan Data

58 hari lalu

Masduki Eks PPLN Kuala Lumpur Mengaku Tak Tahu Dugaan Parpol Pemenang Terlibat Pemalsuan Data

Masduki eks PPLN Kuala Lumpur mengaku tidak mempunyai bukti dan informasi yang bisa menyatakan adanya keterlibatan parpol pemenang

Baca Selengkapnya

Penasihat Hukum Minta 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Dibebaskan dari Segala Tuntutan

58 hari lalu

Penasihat Hukum Minta 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Dibebaskan dari Segala Tuntutan

Dalam pleidoinya, 7 anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur minta nama baik mereka direhabilitasi.

Baca Selengkapnya

Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara

19 Maret 2024

Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara

Kepala Sekretariat mengatakan anggota PPLN Kuala Lumpur kerap tak siap dalam menyiapkan agenda penting berhubungan dengan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya