Mahasiswa Tuding KPU Jawa Tengah Tidak Netral

Rabu, 11 April 2018 07:23 WIB

Warga melintas di depan alat peraga kampanye yang masih terpajang memasuki masa tenang jelang H-2 Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tangerang Selatan, 7 Desember 2015. Panwaslu menghimbau para pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat kampanye. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Semarang - Puluhan mahasiswa kota Semarang menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah tidak netral dan kurang profesional. Hal itu terkait dengan gagalnya lelang Alat Peraga Kampanye (APK) Pilgub 2018 yang menyebabkan belum terpasangnya baliho pasangan calon di Jateng.

Koordinator aksi, Badrun Nuri mengatakan, KPU Jateng ceroboh karena menjadi penyebab kegagalan lelang APK. Padahal, fungsi APK menjadi salah satu media pengenalan pasangan calon. Terlebih, anggaran sudah disediakan, dan menggunakan uang negara.

Baca: Sudirman Said-Ida Fauziah Luncurkan Saweran Jateng untuk Kampanye

"Kami menilai KPU tidak profesional, karena pengadaan barang APK kan dari KPU. Bagaimana bisa gagal lelang, sampai menyebabkan sosialisasi Pilgub jadi tidak terlaksana dengan baik," ujar Badrun di Kantor KPU Jateng Jalan Veteran, Semarang, Selasa, 10 April 2018.

Tak hanya mempermasalahkan soal APK, para mahasiswa juga menyoal masih banyak daftar pemilih sementara (DPS) yang tidak sesuai. Di wilayah Brebes misalnya, ada 946 anggota keluarga dengan nomor induk keluarga yang tak bisa diakses.

Advertising
Advertising

Para mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Semarang (IMMS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) tersebut mendesak agar KPU segera memperbaiki pekerjaannya.

Baca: PKB: Dana Partai untuk Kampanye Sudirman Said Tak Maksimal

Komisioner KPU Jateng, Diana Arianti mengatakan, kegagalan lelang hanya terjadi pada APK jenis baliho. Lelang pertama gagal lantaran vendor penyedia jasa tidak menyanggupi pembuatan baliho dan perangkatnya hingga 100 persen. Ia mengatakan sudah melalui tahapan seperti verifikasi kualitas standar vendor.

"Tetapi di tengah jalan, vendor mengaku tidak sanggup. Akhirnya kami putus kontrak dan konsekuensinya vendor tidak kami bayar sebagai sanksi. Kemudian lelang baliho tahap 2 masih dalam proses verifikasi. Tengah April, semua baliho bisa terpasang," kata Diana.

Baca: Ganjar Pranowo Tetap Waspada Meski Unggul di 3 Survei Internal

Diana merincikan, di Jateng jumlah baliho yang harus terpasang sebanyak 350 unit, dengan rincian masing-masing kabupaten kota memasang 5 x 2 baliho di 35 daerah Jateng. Perhitungannya, 1 pasangan calon memasang 5 baliho di 1 daerah. Di Jateng sendiri memiliki 2 pasangan calon dalam Pilgub Jateng.

"Lainnya, untuk APK sudah 100 persen seperti umbul-umbul 22 x 573 kecamatan di Jateng, dan spanduk 2 x 8.559 desa di Jateng. Bahan kampanye, hampir 100 persen. Kecuali leaflet sisa 80 persen yang kurang, hampir didistribusi. Anggaran APK dan bahan kampanye ini kira-kira sampai Rp200 miliyar," kata Diana.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

19 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

22 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya