Gugatan JR Saragih terhadap KPU Sumut Ditolak PTTUN Medan

Selasa, 27 Maret 2018 14:52 WIB

Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih. Dok Tempo

TEMPO.CO, Medan - Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Medan menerima eksepsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara atas gugatan yang diajukan JR Saragih dan Ance Selian. Keduanya menggugat KPU Sumut karena gagal menjadi menjadi calon di Pilgub Sumatera Utara.

"Menerima eksepsi tergugat (KPU Sumatera Utara) dalam pokok perkara dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima," ujar ketua majelis hakim Bambang Edy Soetanto dalam persidangan di PTTUN Medan, Selasa, 27 Maret 2018.

Baca juga: Kejaksaan Tinggi Sumut Tunggu Berkas Perkara Tersangka JR Saragih

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan gugatan yang dilayangkan bersifat prematur. Sehingga gugatan JR Saragih dan Ance tidak dapat diterima. Usai membacakan putusan, majelis hakim langsung menutup persidangan.

Dalam persidangan tersebut, pihak tergugat yang hadir adalah Ketua KPU Sumatera Utara, Mulia Banurea, yang juga didampingi kuasa hukumnya, Hadiningtyas. Sementara dari pihak penggugat, hanya Ance dan pengacaranya Ikhwaluddin Simatupang. Sementara JR Saragih tidak tampak dalam persidangan.

Advertising
Advertising

Baca juga: JR Saragih Diganti dari Posisi Ketua DPD Demokrat Sumut

Ance pun meminta para pendukung JR Saragih-Ance untuk tetap tenang meskipun gugatan mereka kembali ditolak. "Gugatan kami hari ini ditolak. Namun saya minta kita semua tetap kondusif", ujar Ance dihadapan para pendukungnya.

Tidak hanya massa yang berunjuk rasa, di sekitar kantor PT TUN juga dipenuhi dengan papan bunga dukungan bagi JR Saragih dan Ance.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Edy Rahmayadi Tak Akan Lepas Jabatan Ketua PSSI, Ini Sebabnya

10 September 2018

Edy Rahmayadi Tak Akan Lepas Jabatan Ketua PSSI, Ini Sebabnya

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi tidak akan melepas jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya