TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat memprediksi sejumlah model kampanye hitam berpeluang terjadi di Pilkada 2018.

"Perhelatan pilkada ini enggak akan menjadi instrumen yang efektif bagi demokrasi jika praktik buruk ini terus berlangsung," kata perwakilan koalisi, Feri Kusuma dari divisi pemantauan impunitas Kontras, di kantor YLBHI Jakarta, Ahad, 25 Maret 2018.

Baca juga: Empat Provinsi Rawan Gunakan Isu SARA dalam Pilkada 2018

Feri mencatat ada enam praktik kampanye hitam yang kemungkinan terjadi saat Pilkada 2018. Salah satu model kampanye hitam yang menurut dia paling berbahaya adalah politisasi isu suku, ras dan agama (SARA) dan penyebaran berita bohong atau hoax. "Praktik itu berpeluang terjadi karena dinilai sangat efisien dan efektif dalam memenangkan calon," kata Feri.

Dia menilai bila kedua praktik di atas sudah terjadi, maka praktek turunannya adalah kriminalisasi lawan politik. Selain itu, dia juga menduga akan masih ditemui tidak netralnya aparatur negara seperti aparat Polri, TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan intelijen maupun penyelenggara pemilu.

Masalah lain yang merisaukan Feri adalah terjadinya praktik politik uang dan suap. Di sejumlah daerah, kata dia, praktik bagi-bagi duit masih dapat ditemukan. "Ditambah, dengan adanya pemalsuan dokumen dan manipulasi prosedur pilkada," kata dia.

Baca juga: Bawaslu Temukan Adanya Indikasi Politik Uang dan SARA di Pilkada

Merujuk pada enam kemungkinan kampanye hitam itu, Feri dan koalisi yang terdiri dari Perludem, YLBHI, Setara Institute, dan sejumlah LSM lain mengimbau masyarakat untuk waspada. Dia menyerukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau jalannya pemilu.

Sebagai pemilih yang bertanggung jawab, kata dia, masyarakat harus ikut memikirkan masa depan bangsa lewat calon yang dipilihnya. "Pemilih harus memilih kepala daerah yang menghargai keberagaman dan dan tidak mengedepankan identitas kesukuan," kata dia.