Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu Temukan Adanya Indikasi Politik Uang dan SARA di Pilkada

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Para perwakilan partai politik membubuhkan cap tangan sebagai simbol menolak politik uang dan politisasi SARA yang diselenggarakan Bawaslu RI dalam menghadapi Pilkada 2018. Deklarasi dilakukan di Royal Hotel Kuningan, Jakarta, 10 Februari 2018. Tempo / Friski Riana
Para perwakilan partai politik membubuhkan cap tangan sebagai simbol menolak politik uang dan politisasi SARA yang diselenggarakan Bawaslu RI dalam menghadapi Pilkada 2018. Deklarasi dilakukan di Royal Hotel Kuningan, Jakarta, 10 Februari 2018. Tempo / Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu Mochamad Afifuddin mengungkapkan ada beberapa wilayah peserta pemilihan kepala daerah yang sempat terindikasi politik uang dan politisasi suku, ras, dan agama (SARA) menjelang pilkada 2018.

"Kalau indikasi misalnya menyentuh kampanye atau memobilisasi orang dengan isu SARA sudah mulai spanduk-spanduk yang arahnya ke politik identitas tertentu," kata Afif di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2018.

Baca juga: Bawaslu: 8 Provinsi Rawan Politik Identitas saat Pilkada 2018

Afif mengatakan, spanduk provokasi tersebut sempat ditemukan di Kalimantan Barat. Namun, Bawaslu sudah memberikan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja setempat agar menurunkan spanduk-spanduk tersebut.

Adapun untuk penindakan pelaku yang memasangnya, Afif mengatakan belum bisa dilakukan karena belum masuk masa kampanye. Ia menegaskan, tindakan Bawaslu sebelum kampanye berorientasi pada pencegahan.

Sedangkan indikasi terjadinya politik uang, Afif menyebutkan hampir terjadi di Sulawesi Selatan. Saat itu, ada salah satu pasangan calon kepala daerah yang hendak melakukan jalan sehat sambil melakukan pengundian hadiah. Namun, hal itu akhirnya urung dilakukan setelah pasangan calon berkonsultasi dengan pengawas pemilu setempat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi yang harus dipahami fungsi kita tidak hanya menindak tapi juga mencegah. Nah ini bagian dari sosialisasi pencegahan, itu amanat undang-undang juga," ujarnya.

Baca juga: Cegah Hoax, Kominfo Gandeng KPU dan Bawaslu dalam Pilkada 2018

Salah satu bakal calon kepala daerah di Sulawesi Selatan yang dimaksud Afif ialah pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS). Keduanya hendak melaksanakan jalan sehat di 3.038 desa dan kelurahan di Sulsel, pada 14 Januari 2018.

Dalam kegiatan itu, mereka berencana melakukan pengundian hadiah dengan total hadiahnya mencapai Rp 8 miliar. Adapun hadiah yang dijanjikan berupa mobil, rumah, paket umrah, serta motor. Selain itu, ada juga bantuan untuk masjid serta tempat ibadah lainnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP dan PKS Solo Bertemu Lagi Bahas Koalisi Pilkada, FX Rudy: Jangan Sampai Solo Dikuasai Kapitalis

1 jam lalu

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (dua dari kiri) menyambut kehadiran para pengurus DPD PKS Kota Solo dalam pertemuan di wilayah Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE.
PDIP dan PKS Solo Bertemu Lagi Bahas Koalisi Pilkada, FX Rudy: Jangan Sampai Solo Dikuasai Kapitalis

Jajaran pengurus dua partai politik peraih suara terbanyak untuk kursi di DPRD Kota Solo dalam Pemilu 2024, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kembali bertemu, pada Jumat malam, 14 Juni 2024. Pertemuan berkaitan dengan penjajakan peluang koalisi untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Solo 2024.


KPU Jabar Rekrut Ribuan Pantarlih untuk Pilkada 2024, Cek Cara Daftarnya

16 jam lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menempelkan stiker tanda lolos tahapan coklit ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Jabar Rekrut Ribuan Pantarlih untuk Pilkada 2024, Cek Cara Daftarnya

KPU Jabar merekrut sebanyak 132.261 orang petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih untuk Pilkada 2024. Pendaftaran ditutup Rabu, 19 Juni 2024.


Pilkada Dianggap Rawan Gesekan, Menkopolhukam Minta Perangkat Desa Jaga Kekondusifan

22 jam lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pilkada Dianggap Rawan Gesekan, Menkopolhukam Minta Perangkat Desa Jaga Kekondusifan

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menilai pesta demokrasi seperti pilpres dan pilkada rawan memunculkan gesekan antarmasyarakat.


Saat Anies Baswedan Kembali Singgung soal Nasib Warga Kampung Bayam

23 jam lalu

Ekspresi warga usai adanya pengusiran secara paksa di Rusun Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 21 Mei 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Resilience Hari Akbar mengatakan bahwa pagi tadi telah terjadi pengusiran secara paksa bahkan menggunakan kekerasan fisik oleh Satpol PP dan Pemerintah Provinsi DKI. Warga Kampung Bayam pun bernegoisasi dengan pihak PT Jakpro, hingga pihak Kepolisian. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Saat Anies Baswedan Kembali Singgung soal Nasib Warga Kampung Bayam

Menurut Anies, warga Kampung Bayam hanya butuh diberikan kunci untuk masuk. "Mari kita perjuangkan," katanya.


Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menyapa warga saat jalan sehat di Jalan Pahlawan Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, 15 Oktober 2023. Kegiatan yang diikuti oleh ribuan simpatisan dan kader partai dari Koalisi Perubahan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

Koalisi partai di Pilpres 2024 ditengarai bakal terulang di Pilkada Jakarta usai Anies mendapatkan dukungan dari DPW PKB Jakarta. Berikut sinyalnya.


KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

1 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah atau Pilkada sedang dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. KPU bakal segera mempublikasikan


Alasan PKB Umumkan Dukungan ke Anies Saat Muhaimin Naik Haji

2 hari lalu

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan (kedua kiri) berbincang dengan Bakal Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri (kiri), dan Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid (kanan) saat menggelar pertemuan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, 11 September 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKB Umumkan Dukungan ke Anies Saat Muhaimin Naik Haji

PKB mengumumkan dukungan ke Anies Baswedan sebagai calon gubernur di pilkada Jakarta saat Muhaimin naik haji. Diklaim tak melanggar prosedur partai.


Daftar Nama Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung Partai Demokrat di Pilkada 2024

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan surat rekomendasi kepada inkumben Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (batik kiri) dan bekas Bupati Lahat Cik Ujang (batik kanan) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2024 saat acara penyerahan rekomendasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024 Tempo/Eka Yudha Saputra
Daftar Nama Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung Partai Demokrat di Pilkada 2024

Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengumumkan nama-nama bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada. Siapa saja?


Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

3 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

KPU menanggapi putusan MK yang mengabulkan 44 gugatan dari 297 perkara PHPU Pileg 2024. KPU mengatakan bakal melakukan ini.


Begini Respons Bima Arya Soal Peluang Lawan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar

4 hari lalu

Bilboard calon gubernur Bima Arya terlihat di Jalan Surapati, Bandung, Jawa Barat, 3 Juni 2024. Bima Arya adalah mantan Walikota Bogor dan politikus Partai Amanat Nasional. Sejumlah tokoh partai politik dan pejabat pemerintahan mulai melakukan kampanye untuk jadi calon walikota dan gubernur lewat bilboard dan spanduk-spanduk di area publik dan pinggiran jalan raya. TEMPO/Prima Mulia
Begini Respons Bima Arya Soal Peluang Lawan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar

Bima Arya menyatakan siap jika kemungkinan nantinya harus bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar