KPU Tetapkan Calon Tunggal Peserta Pilkada di 10 Daerah

Selasa, 13 Februari 2018 13:08 WIB

Pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2018, empat daerah di Provinsi Banten menggelar pesta demokrasi tersebut daerah secara serentak

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan bakal calon (paslon) tunggal kepala daerah resmi ditetapkan di 10 daerah pada Pilkada 2018. "Sepuluh daerah sudah ditetapkan paslon tunggal," kata Ilham dalam keterangannya, Selasa, 13 Februari 2018.

Sepuluh daerah itu adalah Kota Prabumulih, Kabupaten Padang Lawas Utara, Tapin, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Jayawijaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Enrekang.

Baca:
Gagal Ikut Pilkada, Partai Demokrat Ungkap ...
Gagal Ikut Pilkada Sumut, JR Saragih Terisak Menangis

Hingga saat ini masih ada dua daerah lainnya yang berpotensi menyelenggarakan Pilkada dengan calon tunggal, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bone. Penetapan paslon di kedua daerah itu, kata Ilham, masih dalam proses karena menunggu putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Ilham mengatakan dua daerah yang saat ini memiliki calon tunggal dan harus membuka kembali pendaftaran adalah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Kapuas.

Advertising
Advertising

Baca juga:
Hari Ini KPU Mulai Menggelar Coklit Pilkada 2018
Bawaslu Menganulir Keputusan KPU Soal Partai ...

KPU telah melaksanakan tahapan penetapan pasangan calon Pilkada serentak 2018 pada Senin, 12 Februari 2018. KPU menyatakan dari 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada, masih ada pasangan calon yang belum memenuhi syarat. Salah satunya pasangan JR Saragih-Ance Selian di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara karena ijazah JR Saragih dinilai bermasalah.

KPU

Berita terkait

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

35 menit lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

3 jam lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

12 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

13 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

15 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

15 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

16 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

17 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

18 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

19 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya