Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gagal Ikut Pilkada, Partai Demokrat Ungkap Ijazah JR Saragih

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Foto ijazah SMA bakal calon gubernur Sumatera Utara JR Saragih. KPU Sumut menyatakan JR Saragih tak lolos persyaratan calon karena persoalan ijazah SMU. Foto: Wakil Sekjend Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Foto ijazah SMA bakal calon gubernur Sumatera Utara JR Saragih. KPU Sumut menyatakan JR Saragih tak lolos persyaratan calon karena persoalan ijazah SMU. Foto: Wakil Sekjend Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menyangkal calonnya, Jopinus Ramli Saragih, yang diusung dalam pilkada Sumatera Utara 2018 tidak memiliki ijazah SMA. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik bahkan menunjukkan bukti foto ijazah SMA tanda kelulusan JR Saragih.

Berdasarkan foto yang diterima Tempo dari Rachland, ijazah atas nama Jopinus Saragih G tersebut bernomor 01 OC Oh 0373795. JR Saragih merupakan lulusan SMU Swasta Iklas Pribadi, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam ijazah itu tertulis JR Saragih telah lulus dari SMU Swasta Iklas Pribadi pada 26 Mei 1990.

Baca juga: Gagal Ikut Pilkada Sumut, JR Saragih Terisak Menangis

Berikut bunyi tulisan dalam ijazah JR Saragih yang menyatakan kelulusannya:

Jopinus Saragih G, lahir pada 10 Nopember 1968 di Medan, anak Rasen Ginting, telah berhasil dalam evaluasi belajar tahap akhir guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 26 Februari 1990, No. Kep.21/I01.A1/I/90, (vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 16 September 1989, No. 227/C/Kep/I/1989), sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar sekolah menengah umum tingkat atas.

Dalam ijazah itu disebutkan pula JR Saragih terdaftar di SMU Swasta Iklas Pribadi dengan nomor induk 298. Ijazah itu ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMU Swasta Iklas Pribadi, Drs. S Soeryatmadjo. Di ujung kanan bagian atas ijazah itu juga dibubuhkan stempel pengesahan lengkap dengan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto. Stempel itu disertai tanggal pengesahan, yakni 16 Oktober 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rachland bersikukuh bahwa pihaknya telah memeriksa kelengkapan berkas milik JR Saragih sebelum partainya mengusung Bupati Simalungun itu. Berkas yang diperiksa Partai Demokrat termasuk ijazah JR Saragih. "Sudah (diperiksa) lah. Beliau kan sudah lulus Akademi Militer serta lolos Komisi Pemilihan Umum untuk jadi Bupati dua periode," ucap Rachland ketika dihubungi Tempo pada Senin, 12 Februari 2018.

Baca juga: Ijazah Belum Dilegalisasi, JR Saragih Dicoret dari Cagub Sumut

Pasangan JR Saragih-Ance Selian tidak lolos setelah berkas administrasi JR Saragih dianggap bermasalah. Pasangan itu gagal ikut dalam Pilkada Sumatera Utara setelah legalisir fotocopy ijazah JR Saragih tidak diakui oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Melalui surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 1454/1.851.623 tertanggal 22 Januari 2018, menyebutkan bahwa pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak pernah melegalisir ijazah JR Saragih.

Atas keputusan KPU tersebut, pasangan JR Saragih-Ance menyatakan akan melakukan gugatan. Sebab JR Saragih tetap berkukuh menyatakan legalisir fotocopy ijazahnya merupakan legal. Meskipun diakuinya bahwa sekolah SMA-nya telah tutup sejak 1994.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tanggapan KPU Soal Sumbar Paling Rawan dalam Hal Pelanggaran Pemilu di Sumatera

2 hari lalu

Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Juli 2024. Mochammad Afifuddin menjadi Plt Ketua KPU RI hingga ada ketua definitif ditetapkan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tanggapan KPU Soal Sumbar Paling Rawan dalam Hal Pelanggaran Pemilu di Sumatera

KPU RI meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar mengantisipasi kerawanan dalam Pilkada 2024.


Dua Kader Gerindra Ini Tunggu Keputusan Prabowo untuk Pilkada Kabupaten Bogor

2 hari lalu

Kader Partai Gerindra Iwan Setiawan dan Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Dua Kader Gerindra Ini Tunggu Keputusan Prabowo untuk Pilkada Kabupaten Bogor

"Kami samina waatona kepada keputusan partai, terutama keputusan Ketum Gerindra Bapak Prabowo Subianto," kata Rudy.


Partai Demokrat Siapkan Calon Untuk Pilkada di 6 Provinsi, Ini Daftarnya

2 hari lalu

Pemberian surat rekomendasi kepada calon gubernur dan wakil gubernur di enam provinsi di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu, 10 Juli 2024. Tempo/Hendri
Partai Demokrat Siapkan Calon Untuk Pilkada di 6 Provinsi, Ini Daftarnya

Partai Demokrat resmi mendeklarasikan nama-nama calon gubernur dan wakil di Pilkada serentak 2024.


Sentra Gakkumdu Antisipasi Pelanggaran Pilkada di 4 Titik Wilayah Sumatera, Di Mana Saja?

2 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Sentra Gakkumdu Antisipasi Pelanggaran Pilkada di 4 Titik Wilayah Sumatera, Di Mana Saja?

Menkopolhukam meminta seluruh anggota Sentra Gakkumdu berupaya mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada.


Kata Mendagri Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Kata Mendagri Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

Mendagri mengatakan pihaknya akan mengaktifkan aparat pengawas internal pemerintah untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada 2024.


Golkar Gelar Rapat Pleno Malam ini, Peluang Usung Kaesang di Pilkada akan Dibahas?

2 hari lalu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Golkar Meutya Hafid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Golkar Gelar Rapat Pleno Malam ini, Peluang Usung Kaesang di Pilkada akan Dibahas?

Partai Golkar akan menggelar rapat pleno malam ini. Salah satu isu yang diangkat adalah persiapan Piikada Serentak.


Mahfud MD Sebut KPU Tidak Layak Gelar Pilkada 2024, Apa Kata Presiden Jokowi dan Plt Ketua KPU?

3 hari lalu

Logo KPU
Mahfud MD Sebut KPU Tidak Layak Gelar Pilkada 2024, Apa Kata Presiden Jokowi dan Plt Ketua KPU?

Mahfud secara terbuka menyatakan keraguan atas kemampuan KPU dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.


Temukan 107 Pantarlih sebagai Tim Kampanye, Bawaslu Jabar Lakukan Ini

3 hari lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menempelkan stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu 2024 di Kampung Kadujangkung, Lebak, Banten, Ahad, 19 Februari 2023. Coklit yang berlangsung hingga 14 Maret 2023 tersebut dilakukan oleh Pantarlih dengan mengunjungi setiap kampung yang berada di pedalaman Suku Badui guna mengantisipasi ketidaksesuaian data Pemilu 2024. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Temukan 107 Pantarlih sebagai Tim Kampanye, Bawaslu Jabar Lakukan Ini

Bawaslu mengungkapkan temuan itu diperoleh saat proses coklit data pemilih pada tahapan penyusunan daftar pemilih Pilkada Jabar 2024.


KPU Disebut Tak Layak Gelar Pilkada 2024, Ini 3 Kekisruhan KPU Selama Pemilu 2024

3 hari lalu

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU).
KPU Disebut Tak Layak Gelar Pilkada 2024, Ini 3 Kekisruhan KPU Selama Pemilu 2024

Berikut adalah deretan kekisruhan yang melanda KPU selama Pemilu 2024.


Kaesang Diunggulkan di Pilkada Jateng dan Pernah Nyatakan Lebih 'Happy' di Politik, Siap Tinggalkan Bisnis?

3 hari lalu

Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep (kiri) bersama istri, Erina Gudono (kanan) menghadiri Kirab Pusaka Dalem 1 Sura je 1958 yang digelar Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Ahad malam, 7 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kaesang Diunggulkan di Pilkada Jateng dan Pernah Nyatakan Lebih 'Happy' di Politik, Siap Tinggalkan Bisnis?

Kaesang pernah mengungkapkan bahwa dirinya lebih happy berkarir di politik dibandingkan selama berada di dunia bisnis.