Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Parpol Sepakat Patuhi Protokol Covid-19 di Pilkada Surabaya

Reporter

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan sambutan pada acara kampanye protokol kesehatan di Polda Metro Jaya, Kamis, 10 September 2020. Polda Metro Jaya menggelar acara bertajuk 'Pembagian Masker Secara Serentak, Kampanye Jaga Jarak, Hindari Kerumunan dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai, dan Sehat'. Dengan adanya kampanye tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik dan selamat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan sambutan pada acara kampanye protokol kesehatan di Polda Metro Jaya, Kamis, 10 September 2020. Polda Metro Jaya menggelar acara bertajuk 'Pembagian Masker Secara Serentak, Kampanye Jaga Jarak, Hindari Kerumunan dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai, dan Sehat'. Dengan adanya kampanye tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik dan selamat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh partai politik yang telah mendaftarkan calon peserta Pilkada Surabaya 2020 menandatangani kesepakatan untuk menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kegiatan yang digagas oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya ini dipimpin langsung Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Fadil Imran di halaman Tugu Pahlawan, Kamis, kemarin.

"Kami menindaklanjuti dan mengantisipasi timbulnya klaster Pilkada dengan menghadirkan teman-teman penyelenggara bersama tim dari masing-masing bakal pasangan calon serta partai pengusung dan pendukung," kata Kapolda Fadil.

Kapolda mengingatkan bahwa pelanggaran protokol Covid-19, seperti Parpol mengerahkan massa saat kampanye, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pelaku pun bisa dipidana paling lama 1 tahun penjara.

Kesepakatan untuk menaati protokol Covid-19 itu dideklarasikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Nur Syamsi bersama perwakilan dari masing-masing pasangan bakal calon.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kesepakatan dibuat setelah salah satu bakal calon dinyatakan terinfeksi Covid-19 berdasarkan hasil uji usap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soetomo Surabaya, 7 September 2020. Tes swab merupakan bagian dari tahapan pendaftaran Pilkada Kota Surabaya 2020.

Menurut Nur Syamsi, semua peraturan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. "Mari kita semua menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Substansi Pilkada serentak itu bukan hore-horenya, melainkan pemberian mandat atau suara dari rakyat kepada bakal calon yang akan dipilih," tuturnya.

Terdapat dua pasangan bakal calon di Pilkada 2020 Kota Surabaya yang pada 4-6 September 2020 telah mendaftar ke KPU daerah setempat. Mereka adalah pasangan Eri Cahyadi-Armuji yang direkomendasikan oleh PDI Perjuangan. Lalu pasangan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno yang diusung delapan partai politik, yaitu Golkar, PKB, PKS, Gerindra, NasDem, Demokrat, PAN, dan PPP.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Respons Megawati Setelah Bertemu PAN dan PPP, Gerbong Sesak sampai Banyak Cawapres

14 jam lalu

Megawati Soekarnoputri memberikan pidato kebudayaan dalam seminar internasional arsip Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok, di Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 26 Mei 2015. Mega mengatakan semangat Dasa Sila Bandung menjadi basis kekuatan moral bangsa-bangsa untuk merdeka.                       TEMPO/Imam Sukamto
Respons Megawati Setelah Bertemu PAN dan PPP, Gerbong Sesak sampai Banyak Cawapres

Megawati Soekarnoputri telah bertemu PAN dan PPP. Apa saja komentar Ketua Umum PDIP?


KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

1 hari lalu

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. Pencoblosan ulang ini dilakukan berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil pemilu lalu  ANTARA/Basri Marzuki
KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

KPU dan Komnas Perempuan ingin hadirkann Pemilu 2024 yang ramah terhadap perempuan. Begini respons Srikandi UGM.


Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

1 hari lalu

Anggota KPU Kota Bengkulu Deby Harianto. ANTARA/Anggi Mayasari
Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

KPU Bengkulu menemukan 7 caleg ganda yang akan bertarung pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

1 hari lalu

Partai Prima menggelar aksi tuntut KPU buka data sipol di depan Kantor KPU, Rabu, 14 Desember 2022. Foto: Ima Dini Shafira
Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

Rumah Demokrasi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki mitigasi sistem informasi digital dalam penyelanggaraan Pemilu 2024.


24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

1 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

Partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu 2024 sebanyak 24 parpol. Berikut daftar dan nomor urutnya, lengkap.


Tan Malaka: Pemikiran, Perjalanan dan Perannya bagi Indonesia

1 hari lalu

Tan Malaka. ANTARA/Arief Priyono
Tan Malaka: Pemikiran, Perjalanan dan Perannya bagi Indonesia

Sebagai Bapak Republik Indonesia, Tan Malaka memberikan sumbangsih dalam pemikiran untuk dasar negara dan pemikiran lainnya.


KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

1 hari lalu

Simulasi Pemilu 2019 dengan tema
KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

KPU dan Komnas perempuan bertemu untuk bicarakan Pemilu 2024 yang ramah perempuan dan inklusif. Apa maksudnya?


Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan keterangan soal jalan rusak di Lampung di depan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (topi berlambang garuda) di Pasar Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023. Biro Setpres
Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan sejumlah dampak negatif dari pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe Pilpres 2024


Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

2 hari lalu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan uji publik terhadap sejumlah rancangan Peraturan KPU (PKPU), Sabtu (27/5).
Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia soroti dibukanya celah bagi terpidana korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

2 hari lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

KMHDI menilai KPU tak independen karena mendapatkan tekanan dari DPR soal peraturan yang membahas keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.