Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua KPU Makassar Diperiksa Panwaslu terkait Manipulasi Data

Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono yang juga Dirjen Otonomi Daerah (Otda), pasca pilkada serentak menggelar konferensi pers di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Kamis, 28 Juni 2018.(dok Pemprov Sumsel)
Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono yang juga Dirjen Otonomi Daerah (Otda), pasca pilkada serentak menggelar konferensi pers di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Kamis, 28 Juni 2018.(dok Pemprov Sumsel)
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Syarif Amir terkait dugaan manipulasi data c1. Itu dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan masyarakat bahwa suara calon tunggal dimanipulasi.

“Laporan masyarakat serupa temuan kami,” kata juru bicara Panwaslu Makassar, M. Maulana di kantornya, Sabtu 20 Juni 2018.

Baca: Pilkada Makassar, KPU Diduga Manipulasi Data Calon Tunggal

Maulana mengatakan pihaknya sebelumnya menemukan adanya dugaan manipulasi daya saat pleno penghitungan suara pada Jumat, 29 Juni 2018. “Ketua KPU diperiksa terkait progresnya sekaligus temuan itu,” katanya.

Ia mencontohkan, ada temuan perbedaan dokumen c1 KWK real count yang beredar di masyarakat. Itulah yang kemudian menjadi bukti awal Panwaslu karena angka perbedaannya sangat signifikan. “Dasar itu bukti permulaan bagi kami termasuk bukti di website KPU Makassar. Sejauh ini seperti itu hasil awal,” katanya.

Setelah memeriksa Ketua KPU Makassar, Panwaslu akan memanggil Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), staf KPU, dan divisi teknis KPU Makasar pada Minggu, 1 Juli 2018. "Dari situ semua kami menggali peristiwanya, apakah benar pidana atau tidak," ujarnya.

Baca: Kronologi Wartawan Dilarang Meliput Kotak Kosong Pilkada Makassar

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua KPU Makasar Syarif mengaku kedatangannya ke Panwaslu untuk mengklarifikasi kasus c1 lantaran ada yang mencurigakan. Ia menyebut, terjadi perbedaan angka antara yang diserahkan di PPK dan di PPS (Panitia Pemungutan Suara). "Tapi, kan, data aslinya ada hologram c1 di kotak suara," ujarnya.

Soal dugaan adanya orang yang terlibat mengubah surat suara, Syarif mengaku tidak mengetahui hal itu karena ada perbedaan di TPS Bontoduri Kecamatan Tamalate. Namun itu tidak bisa menjadi rujukan karena c1 tak pakai hologram.

Karena itu, Syarif menjelaskan, KPU masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang mengubahnya. “Nanti dicek dan selidiki siapa yang bawa masuk ke KPU surat suara itu,” tambahnya.

Baca: Dugaan Manipulasi di Pilkada Makassar, KPU Akui Banyak Kesalahan

Menurut dia, peran KPU hanya merekapitulasi hasil rujukan c1 hologram. Ketika ada hal yang mencurigakan atau perubahan, kata dia, bisa dibuka melalui website. “Rekapnya berjenjang di PPK dan di KPU kota hasil terakhir,” ujarnya.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pemilu 2024, 6 Mantan Napi Kasus Judi, Narkoba dan Korupsi Daftar Jadi Caleg di Belitung Timur

9 jam lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, 6 Mantan Napi Kasus Judi, Narkoba dan Korupsi Daftar Jadi Caleg di Belitung Timur

Para mantan narapidana yang ingin maju sebagai Caleg pada Pemilu 2024 belum melengkapi persyaratan khusus yang harus mereka serahkan ke KPU.


6 Tips Mengikuti Pemilihan Presiden untuk Pemilih Pemula

21 jam lalu

Pemilih Pemula Dinilai Penting
6 Tips Mengikuti Pemilihan Presiden untuk Pemilih Pemula

Mengikuti pemilihan presiden untuk pertama kalinya membutuhkan sejumlah persiapan


Sabda Travel Mandiri Wisata Pusat Sebut Tak Terima Dana Calon Jemaah Haji Furodah

22 jam lalu

Umat muslim melakukan tawaf mengelilingi Kabah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis 1 Juni 2023. Masjidil Haram mulai dipadati umat muslim dari berbagai dunia, sedangkan jamaah calon haji Indonesia akan menuju Mekah secara bertahap mulai 1 Juni 2023 malam. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Sabda Travel Mandiri Wisata Pusat Sebut Tak Terima Dana Calon Jemaah Haji Furodah

PT Sabda Travel Mandiri Wisata membantah kantor cabangnya yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan dapat memberangkatkan haji furodah.


Belasan Orang Disebut Jadi Korban Penipuan Haji dan Umroh Sabda Travel

1 hari lalu

Ilustrasi Penipuan. vocfm.co
Belasan Orang Disebut Jadi Korban Penipuan Haji dan Umroh Sabda Travel

Belasan orang disebut menjadi korban penipuan perjalanan umroh dan haji Sabda Travel.


KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

3 hari lalu

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. Pencoblosan ulang ini dilakukan berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil pemilu lalu  ANTARA/Basri Marzuki
KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

KPU dan Komnas Perempuan ingin hadirkann Pemilu 2024 yang ramah terhadap perempuan. Begini respons Srikandi UGM.


Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

3 hari lalu

Anggota KPU Kota Bengkulu Deby Harianto. ANTARA/Anggi Mayasari
Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

KPU Bengkulu menemukan 7 caleg ganda yang akan bertarung pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

3 hari lalu

Partai Prima menggelar aksi tuntut KPU buka data sipol di depan Kantor KPU, Rabu, 14 Desember 2022. Foto: Ima Dini Shafira
Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

Rumah Demokrasi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki mitigasi sistem informasi digital dalam penyelanggaraan Pemilu 2024.


24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

4 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

Partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu 2024 sebanyak 24 parpol. Berikut daftar dan nomor urutnya, lengkap.


KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

4 hari lalu

Simulasi Pemilu 2019 dengan tema
KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

KPU dan Komnas perempuan bertemu untuk bicarakan Pemilu 2024 yang ramah perempuan dan inklusif. Apa maksudnya?


Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan keterangan soal jalan rusak di Lampung di depan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (topi berlambang garuda) di Pasar Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023. Biro Setpres
Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan sejumlah dampak negatif dari pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe Pilpres 2024