Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Makassar, KPU Diduga Manipulasi Data Calon Tunggal

image-gnews
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memilih Kota Makassar menjadi pusat deklarasi damai Pilkada Serentak 2018, Minggu, 18 Februari 2018
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memilih Kota Makassar menjadi pusat deklarasi damai Pilkada Serentak 2018, Minggu, 18 Februari 2018
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Lembaga Pemantau Independen dari Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan menemukan dugaan pelanggaran dalam Pilkada Makassar 2018. Yang awalnya kotak kosong menang kemudian berubah drastis, menjadi pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi yang menang.  Bidang Data Tim IT PP Sulsel, Faisal mengatakan penghitungan C2 plano di masing-masing kecamatan berdasarkan real count dan kotak kosong yang menang, bukan pasangan Munafri-Arifuddin.

Ia mencontohkan tempat pemungutan suara (TPS) 10 Kelurahan Pabaeng-baeng di Kecamatan Tamalate, pasangan Munafri-Andi Rachmatika Dewi meraih suara 101, dan kotak kosong 108. Tapi ketika dihitung cepat KPU Makassar, pasangan Munafri-Andi meraih suara 209 dan kotak kosong 0 suara. “Hal seperti ini yang kami temukan,” kata Faisal kepada media, Jumat 29 Juni 2018.

Baca:      
Pilkada Makassar, Sementara Kolom Kosong Ungguli Calon Tunggal
Reaksi Calon Tunggal Pilkada Makassar Kalah dari ...

Akan halnya data yang masuk ke Lembaga Independen, pasangan Munafri-Andi meraih suara 242.480 (46,47 persen) dan kotak kosong 279.332 (53,53 persen).  Total suara 537.554 (92 persen) dan suara tak sah sebanyak 15.742 dari 2.461 TPS.

Faisal mengatakan bahwa itu jelas pelanggaran karena lembaga pemantau juga memiliki bukti foto dan video saat penghitungan suara di tempat pemungutan suara. “Data kami dapat dari pemantau kami di semua TPS.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris PP Kota Makassar, Roel menyebutkan ada 3.000 orang untuk memantau 2666 TPS di Makassar. Mereka mendokumentasikan setiap TPS. “Bukti pelanggaran berupa foto dan video akan kami serahkan ke Panwas,” kata dia.

Baca:
Kotak Kosong Menangi Pilkada Makassar, Plt Pimpin ...
Semua Cagub Sulawesi Selatan Pede Menang Pilkada ...

Wakil Ketua Pemuda Pancasila Sulsel, Adi Rasyid Ali mengaku mendapat informasi rencana KPU Makassar melakukan manipulasi data penghitungan suara. Padahal hitung cepat kotak kosong menang. Ia berharap penyelenggara pemilu dan penegak hukum berbanding tegak lurus. “Kalau tidak, maka carut-marut pilkada Makassar.”

Menurut dia, seluruh jumlah suara c2 plano sudah direkam sehingga KPU jangan mencoba bermain-main soal Pilkada Makassar ini. Adi mempertanyakan server KPU Makassar yang bermasalah hingga kini. “Kami akan laporkan ke Panwaslu dengan data yang kami miliki.”

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

Jokowi tidak menjawab secara rinci ketika wartawan menanyakan kapan Surpres itu akan dikirim.


Politikus PKB Minta KPU Ubah Aturan Anggota DPR Harus Mengundurkan Diri Jika Daftar Pilkada

1 hari lalu

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawaid di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Juli 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Politikus PKB Minta KPU Ubah Aturan Anggota DPR Harus Mengundurkan Diri Jika Daftar Pilkada

Wakil Ketua Umum PKB itu mengatakan aturan tersebut menyulitkan partai bila ingin mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah.


Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

2 hari lalu

Ketua DPD RI periode 2009-2016, Irman Gusman, meluncurkan buku berjudul Menyibak Kebenaran: Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman
Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

Irman Gusman merupakan eks Ketua DPD RI periode 2009-2016. Dia dipecat setelah menjadi tersangka kasus korupsi impor gula Perum Bulog.


Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada

3 hari lalu

Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto saat diwawancara soal baliho kampanye di Denpasar, Sabtu, 20 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada

PSI Bali tetap mendukung kampanye Pilkada 2024 yang ramah lingkungan.


KPU Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Terganggu Meski Belum Ada Ketua Definitif

3 hari lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Terganggu Meski Belum Ada Ketua Definitif

DPR belum menerima surat presiden soal pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI.


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

3 hari lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

4 hari lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

5 hari lalu

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin membenarkan soal biaya pemungutan suara ulang atau PSU DPD di Sumbar menelan biaya hingga Rp 350 miliar.


Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

5 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

KPU Bali meyakini tingkat pendidikan pemilih di Denpasar dan Badung sudah cukup bagus.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

5 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).