Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wasekjen PDIP Kritik Klaim Airlangga Soal Jokowi Dukung Khofifah

image-gnews
Wakil Sekjen PDIP, Ahmad Basarah dan Ketua DPC PDIP Lumajang, Agus Wicaksono dalam rapat terbuka pemenangan calon bupati dan wakil bupati Lumajang, Ahad, 22 April 2018. TEMPO/David Priyasidharta
Wakil Sekjen PDIP, Ahmad Basarah dan Ketua DPC PDIP Lumajang, Agus Wicaksono dalam rapat terbuka pemenangan calon bupati dan wakil bupati Lumajang, Ahad, 22 April 2018. TEMPO/David Priyasidharta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto soal dukungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Khofifah Indar Parawansa dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Ketua Tim Pemenangan PDIP untuk pilgub Jatim ini menyebut Airlangga tengah mengadu domba Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Pernyataan itu menyinggung perasaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan mengarah pada upaya adu domba antara Bu Mega dengan Pak Jokowi," kata Basarah dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Juni 2018.

Baca: Khofifah-Emil Bisa Unggul Tipis di Jawa Timur Menurut Survei

Basarah merujuk pernyataan Airlangga saat kampanye akbar pilgub Jatim di Probolinggo pada Sabtu, 23 Juni 2018. Ketika itu Airlangga mengatakan bahwa Jokowi mendukung Khofifah karena sudah didukung saat pemilihan presiden 2014. Khofifah memang menjadi juru bicara Jokowi dalam pilpres 2014.

Jokowi, kata Airlangga saat itu, mengatakan bahwa memilih calon gubernur tidak harus berdasarkan kesamaan partai, tapi kedekatan hati dan kelayakan.

Basarah mengatakan pernyataan ini seakan menafikan keberadaan PDIP sebagai partai utama pengusung Jokowi dalam pilpres 2014. Menurut dia, sikap Jokowi ihwal pilgub Jawa Timur sangat jelas.

Baca: Survei Pilkada Jawa Timur, Gus Ipul-Puti Guntur Unggul di Madura

Basarah mengatakan Jokowi sudah dua kali memanggil dirinya dan calon wakil gubernur dari PDIP, Puti Guntur Soekarno. Pertemuan itu berlangsung pada 13 Februari dan 14 Mei lalu. "Bahkan beliau memberikan arahan-arahan dan petunjuk cara untuk memenangkan pilgub Jawa Timur," kata Basarah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pertemuan itu, lanjut Basarah, Jokowi mengaku kecewa karena Khofifah meninggalkan jabatan Menteri Sosial. Jokowi juga tegas menyatakan tidak pernah ada instruksi mendukung Khofifah.

"Pernyataan Airlangga adalah pernyataan yang memanas-manasi perasaan Bu Mega, apalagi Puti Guntur Soekarno adalah keponakan Bu Mega dan cucu pertama Bung Karno," ujarnya.

Baca: Sejumlah Pesantren Dukung Gus Ipul di Pilkada Jawa Timur

Basarah meyakini Jokowi sangat menghormati Bung Karno, Megawati, dan Guntur Soekarnoputra. Dia pun menyimpulkan Jokowi tak mungkin tidak mendukung Puti. Saat Puti Guntur belum diputuskan sebagai cawagub, kata Basarah, mungkin saja Jokowi tak mendukung Gus Ipul dan Azwar Anas.

Dia berujar, seharusnya Airlangga meminta penjelasan pula kepada Jokowi ihwal siapa yang diberi dukungan. "Seharusnya Airlangga meminta penjelasan ulang kepada Jokowi tentang siapa sebenarnya yang beliau dukung," ujarnya.

Baca: SMRC dan Roda Tiga Konsultan Prediksi Kemenangan Khofifah-Emil

Basarah melanjutkan, jika Golkar loyal mendukung Jokowi, Airlangga seharusnya menjaga kondusivitas dan kekompakan antarpartai pendukung, terutama dengan Megawati sebagai ketua umum partai di mana Jokowi dibesarkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

1 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

1 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

1 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

2 jam lalu

Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

4 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

5 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

5 jam lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

Bambang Pacul mengaku belum ada arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai cagub Jateng.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

5 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?