Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Jabar: Kaus #2019GantiPresiden di Luar Konteks Acara Debat

image-gnews
Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut tiga Sudrajat (kiri)-Ahmad Syaikhu (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat,14 Mei 2018. ANTARA
Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut tiga Sudrajat (kiri)-Ahmad Syaikhu (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat,14 Mei 2018. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq menilai penyampaian pesan melalui kaus bertulisan #2019GantiPresiden, yang dilakukan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu, di luar konteks debat. Akibat aksi tersebut, debat yang berlangsung di Universitas Indonesia, Depok, pada Senin, 14 Mei 2018, itu sempat mengalami kericuhan.

"KPU sebelumnya, dalam rapat teknis dengan tim kampanye, sudah mengimbau bahwa apa pun itu, pertanyaan harus fokus terhadap isu-isu yang diperdebatkan. Jadi itu di luar konteks yang orang semua tidak mengira," ujar Endun saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 Mei 2018.

Baca: KPU Dalami Dugaan Pelanggaran Kampanye di Debat Pilgub Jabar 2018

Saat sesi debat sudah selesai dan memasuki pernyataan penutup, tiba-tiba pasangan nomor urut 4 menunjukkan kaus berwarna putih bertulisan #2019GantiPresiden sembari mengatakan, kalau nanti mereka terpilih menjadi gubernur-wakil gubernur, 2019 akan ganti presiden.

Sontak, acara pun harus dihentikan sementara lantaran penonton ricuh dan memprotes penyataan pasangan Sudrajat-Syaikhu itu.

Menurut Endun, memang secara gamblang tidak ada aturan terkait dengan penyampaian pesan politis di luar agenda kampanye pilgub Jawa Barat, termasuk dengan kaus tersebut. Namun hal itu di luar konteks yang sebelumnya sudah dibahas KPU dan tim kampanye keempat pasangan calon.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Endun mengatakan masalah itu akan dibahas di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, pada Rabu, 16 Mei 2018. "Kami secara kelembagaan tadi sudah evaluasi. Rabu kami dipanggil Bawaslu Jabar dan Ketua KPUD akan datang ke sana," katanya.

Baca: Bawaslu Jawa Barat Bakal Bahas Ricuh di Debat Pilgub Jabar 2018

Sementara itu, ketua tim sukses Sudrajat-Syaikhu, Haru Suandharu, mengatakan hal yang disampaikan Sudrajat-Syaikhu (Asyik) merupakan suatu hak kebebasan berekspresi. "Pasangan Asyik tidak memiliki intensi apa pun selain menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat," ucapnya dalam siaran pers.

Dia menuturkan pihaknya berkomitmen terus mengikuti rangkaian pilkada 2018 dengan mengedepankan semangat demokrasi positif guna terwujudnya Jawa Barat yang maju, bertakwa, aman, dan sejahtera.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

4 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

Fraksi PAN meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU.


KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

4 jam lalu

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan diwawancara soal kesepakatan kampanye tanpa baliho di Denpasar, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

KPU Bali akan membuat kesepakatan bersama peserta Pilkada 2024 di Pulau Dewata agar tidak ada penggunaan baliho.


Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

6 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

19 jam lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.


PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

23 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

PDIP akan hadirkan ahli berstatus guru besar dari dua kampus berbeda. Sidang keberatan atas pencalonan Gibran di pilpres ini dilanjutkan pekan depan.


PDIP Persoalkan Pelaksana Tugas KPU di Sidang PTUN

1 hari lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kanan) berbincang dengan rekannya dalam sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Persoalkan Pelaksana Tugas KPU di Sidang PTUN

Kuasa hukum PDIP dan KPU berdebat di persidangan PTUN. Status Afifuddin sebagai Pelaksana tugas Ketua KPU disoal.


KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

1 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

KPU mengklaim sudah melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih dengan maksimal sebelum PSU digelar.


Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Idham Holik membuka acara focus group discussion (FGD) tindaklanjut putusan MA nomor 23P/Hum/2024 soal batas minimal usia calon kepala daerah di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


KPU di Daerah Khawatir Kendala Logistik Pemilu Ancam Pelaksanaan Pilkada 2024

2 hari lalu

Berbagai kendala dalam pengadaan hingga distribusi logistik kerap berulang dalam setiap pemilihan. Hambatan tersebut kembali membayangi pilkada 2024.
KPU di Daerah Khawatir Kendala Logistik Pemilu Ancam Pelaksanaan Pilkada 2024

KPU daerah mengkhawatirkan berbagai kendala dalam pengadaan hingga distribusi logistik pemilu akan berulang di pilkada 2024.


Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

3 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.