Rabu, 24 Oktober 2018

Bawaslu Jawa Barat Bakal Bahas Ricuh di Debat Pilgub Jabar 2018

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut tiga Sudrajat (kiri)-Ahmad Syaikhu (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat,14 Mei 2018. ANTARA

    Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut tiga Sudrajat (kiri)-Ahmad Syaikhu (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat,14 Mei 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat bakal melaksanakan rapat pleno untuk membahas insiden kericuhan dalam debat pemilihan gubernur Jawa Barat atau pilgub Jabar 2018 di gedung Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin, 14 Mei 2018. Kericuhan itu dipicu karena pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Sudrajat- Ahmad Syaikhu, membawa kaus bertulisan #2018AsyikMenang dan #2019GantiPresiden dalam acara debat pilgub Jawa Barat, kemarin.

    "Bawaslu Jabar akan kumpul untuk memplenokan ini. Mereka yang akan bersidang memutuskan pasca-informasi yang dikumpulkan dari Pak Yusuf sebagai orang yang datang waktu debat kandidat," ujar anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di kantornya, Selasa, 15 Mei 2018.

    Selanjutnya, Afifuddin mengatakan Bawaslu Pusat akan mendampingi Bawaslu Jawa Barat, salah satunya dengan memberikan perspektif mengenai hal yang mungkin dilakukan dalam konteks penindakan. Ia masih belum bisa memastikan siapa saja pihak yang akan dimintai keterangan ihwal insiden dalam debat pilgub Jawa Barat itu.

    Baca juga: Kampanye Sudrajat-Syaikhu, Prabowo Singgung Karakter Orang Sunda

    Afifuddin berpendapat seharusnya tidak boleh ada satu pasangan calon pun yang bisa membawa kaus seperti itu agar kondusivitas tetap terjaga. Ia menuturkan lembaganya juga akan melihat detail kesepakatan dan aturan antara penyelenggara debat dengan para kandidat.

    "Apakah ada (larangan membawa kaus) atau hanya ujaran-ujaran yang mengarah ke provokasi, jadi kita akan cek lagi antara penyelenggara, LO, dan antar-paslon (pasangan calon), yang disampaikan sebelum debat kandidat," ucapnya.

    Afiffudin terus mempersoalkan adanya kaus tersebut dalam forum Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mestinya bersifat netral. "Kalau di forum seperti kemarin di jalanan itu urusan lain," ujarnya. Adanya #2019GantiPresiden dalam acara KPU adalah yang kedua kalinya. Sebelumnya, dalam acara pagelaran seni budaya yang di Jambi juga sempat ada teriakan "2019 ganti presiden" di tengah pementasan oleh perwakilan Partai Gerindra.

    "Di Jambi, kami panggil KPU-nya karena forum seperti itu terjadi di forum yang harus dijaga netralitas dan posisi yang sama terhadap paslon," tutur Afifuddin.

    Sebelumnya, kampanye #2019GantiPresiden oleh pasangan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional itu memicu kemarahan para pendukung pasangan TB Hasanuddin-Anton Charlyan, yang hadir dalam debat di Universitas Indonesia, Depok, tadi malam. Sebagian dari pendukung pun berteriak. Mereka meminta KPU dan Bawaslu memberi sanksi kepada pasangan nomor urut 3 itu.

    Baca juga: Suara Pendukungnya Diincar, PDIP Anggap Kubu Ridwan Kamil Panik

    Beberapa panitia mencoba menenangkan mereka. Namun mereka terus mendesak ke panggung mendekati pasangan calon nomor urut 3 yang berkampanye pilpres. “Ini debat pilkada, belum ajang pilpres," teriak para pendukung TB Hasanuddin-Anton Charlyan.

    Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, yang berusaha menenangkan, tidak digubris. Pembawa acara debat pilgub Jabar 2018, Alfito Deannova dan Anissa, yang mengingatkan bahwa rangkaian acara belum selesai, tidak membuat pendukung TB Hasanuddin-Anton Charlyan tenang. Teriakan mereka untuk meminta pasangan Sudrajat dan Syaikhu minta maaf makin keras.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.