TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI, Jenderal Tito Karnavian menceritakan pengalamannya mengamankan pemilihan kepala daerah di Papua (Pilkada Papua). Pada 2012-2014, Tito menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua.
Saat bertugas di Papua, Tito menuturkan, ketika pemilihan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), hiruk-pikuknya sama seperti Pemilu sesungguhnya. Para kontestan Pilkada berani menghalalkan segala cara agar orang-orang mendapatkan posisi strategis.
Baca: Empat Wilayah Berkategori Rawan Konflik di Pilkada Papua
"Di sana, pemilihan penyelenggara sudah seperti Pemilu," kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018.
Menurut Tito, kondisi yang terjadi di Papua ketika itu disebabkan anggota KPU dan Bawaslu di sana tidak solid seperti di pusat. Kata dia, hal itu termasuk karena status anggota KPU dan Bawaslu di daerah ad hoc.
Kata dia, 70 persen permasalahan Pilkada ataupun Pemilu di Papua bersumber dari internal penyelenggara. "Karena hanya mendapatkan posisi itu lima tahun sekali, bisa saja ada pihak yang memanfaatkan atau malah dimanfaatkan oleh para pemilik kepentingan," ujarnya.
Baca: Pilgub Papua, Bawaslu Terima Aduan dari Kedua Paslon
Tito juga menceritakan soal polarisasi yang terbentuk di masyarakat Papua akibat Pilkada. Saat itu, ia menjelaskan, polarisasi menjadi salah satu sumber pemicu konflik. "Ada yang sampai berperang dan menyebabkan korban jiwa atau membakar kantor KPU, kantor bupati, karena perseteruan saat Pilkada," tuturnya.
Aparat keamanan di sana, Tito menambahkan, harus menjaga timbulnya polarisasi, politik uang, perang fitnah. Karena itu, ia melanjutkan, untuk menjaga kondisi yang kondusif selama Pilkada berlangsung dibutuhkan sinergi dari semua pihak, mulai penyelenggara hingga para peserta.
Berdasarkan dari pengalamannya itu, Tito Karnavian mengatakan, sejumlah Satuan Tugas Polri sudah mulai beroperasi mengamankan Pilkada Papua untuk meredam potensi konflik dari sekarang. "Satgas Money Politik sudah mulai mengawasi potensi-potensi suap atau politik uang. Satgas Nusantara juga sudah jalan mengawasi penyebaran hoax dan fitnah-fitnah menjelang Pilkada," ujarnya.
