Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu Riau Tangani 28 Kasus Keterlibatan ASN di Pilkada

image-gnews
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budieman, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan, beserta general manager dari beberapa platform media sosial di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budieman, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan, beserta general manager dari beberapa platform media sosial di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza
Iklan

TEMPO.CO, Pekanbaru - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menangani 28 laporan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2018. Para pegawai negeri yang terlibat diduga melakukan pelanggaran tidak netral pada Pilgub Riau dan pemilihan bupati Indragiri Hilir.

"Itu belum termasuk kepala desa," kata Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan di Pekanbaru, Senin, 26 Maret 2018.

Baca juga: Diduga Dukung Cagub, Penjabat Bupati Inhil Diperiksa Bawaslu

Rusidi menambahkan, semua ASN yang diduga tidak netral itu sudah direkomendasikan kepada empat lembaga berwenang di Jakarta untuk dijatuhi sanksi. Lembaga tersebut adalah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aaparatur Sipil Negara.

Namun, kata Rusidi, sejauh ini baru satu nama yang dijatuhi sanksi oleh Komisi ASN, yakni Sekretaris Kota Pekanbaru Mohammad Noer.

Keputusan ini dilatarbelakangi kehadiran M Noer di acara syukuran Wali Kota Pekanbaru Firdaus seusai mendapatkan partai pendukung untuk maju di Pilgub Riau di rumah dinas Walikota Pekanbaru. Hukumannya berupa sanksi moral berupa Pengumuman secara terbuka dalam apel bersama oleh pelaksana tugas Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum M Noer, Bawaslu juga memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Rudyanto untuk dimintai keterangan karena menginstruksikan kepada kepala SMA/SMK se-Riau memasang spanduk bertuliskan LANJUTKAN di lingkungan sekolah.

Baca juga: 40 ASN di Kolaka Diduga Terlibat Politik Praktis Pilkada 2018

Namun dalam hal ini, Bawaslu hanya menegur Rudyanto agar menurunkan spanduk yang dipasang. Tidak ada sanksi untuk Rudyanto lantaran saat perkara terjadi, belum ada proses pendaftaran calon gubernur Riau di Komisi Pemilihan Umum.

Namun pada Senin siang, 26 Maret 2018, Rudyanto kembali dipanggil Bawaslu atas dugaan mendukung calon gubernur inkumben bersama camat dan kepala desa di Indragiri Hilir. Hal itu terungkap berdasarkan bukti percakapan grup WhatsApp yang diperoleh Bawaslu dari masyarakat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

23 jam lalu

Staf Pengelola Kegiatan Anggaran dan Kepegawaian di Kementerian BUMN, Huwaida,  menceritakan pengalamannya kerja empat hari dalam seminggu lewat unggahan di Instagram, Sabtu, 8 Juni 2024 (Sumber: IG @lifeatkbumn)
Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan mengatakan penerapan empat hari kerja sepekan melanggar aturan. Kenapa?


Setkab Minta Tambah Anggaran Rp 164,3 M karena Pindah ke IKN

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Seskab Pramono Anung (kedua kiri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas (kiri), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango (ketiga kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) saat acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023. Peringatan Hakordia 2023 mengusung tema Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Setkab Minta Tambah Anggaran Rp 164,3 M karena Pindah ke IKN

Tambahan dana untuk Setkab dibutuhkan di antaranya untuk memfasilitasi ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara.


Adik Mantan Ajudan Jokowi Ajukan Cuti Usai Daftar jadi Bakal Calon Bupati Boyolali dari Gerindra

3 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Adik Mantan Ajudan Jokowi Ajukan Cuti Usai Daftar jadi Bakal Calon Bupati Boyolali dari Gerindra

Adik kandung Devid Agus Yunanto yang merupakan mantan ajudan Jokowi saat masih menjadi Wali Kota Solo telah ajukan CLTN.


Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

3 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menegur dua lembaga yang mengurusi Pemilu itu karena banyak komisionernya tidak hadir.


Jakarta Kampanyekan Jalan Kaki untuk Perbaiki Kualitas Udara, Terutama untuk ASN

3 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Jakarta Kampanyekan Jalan Kaki untuk Perbaiki Kualitas Udara, Terutama untuk ASN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengampanyekan kebiasaan berjalan kaki untuk kesehatan masyarakat dan mewujudkan kualitas udara yang lebih baik.


Gerindra Klaim Adik Mantan Ajudan Jokowi Siap Mundur jadi ASN Demi Pilkada Boyolali

4 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gerindra Klaim Adik Mantan Ajudan Jokowi Siap Mundur jadi ASN Demi Pilkada Boyolali

Adik kandung mantan ajudan Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Devid Agus Yunanto, daftar sebagai bakal calon Bupati Boyolali ke Gerindra.


Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

6 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

Bawaslu mewanti-wanti pelaksanaan Pilkada 2024. Sebab dengan adanya teknologi AI itu, semua hal bisa dipalsukan atau dibuat seolah-olah asli.


Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

6 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

Bawaslu telah menginventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.


DPR Cecar Basuki Hadimuljono soal Tapera: Subsidi Itu Kewajiban Negara, Bukan Sesama Warga Negara

7 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan membahas program atau kegiatan tahun anggaran 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Cecar Basuki Hadimuljono soal Tapera: Subsidi Itu Kewajiban Negara, Bukan Sesama Warga Negara

Anggota DPR mempertanyakan narasi pemerintah soal iuran Tapera dengan logika masyarakat mampu memberi subsidi ke masyarakat yang membutuhkan rumah.


Kemendagri Jamin ASN Bersikap Netral di Pilkada 2024, Singgung Pelarangan Politisasi Bansos

7 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Kemendagri Jamin ASN Bersikap Netral di Pilkada 2024, Singgung Pelarangan Politisasi Bansos

Kemendagri menyatakan bahwa ASN telah dibekali prinsip untuk tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada 2024 berlangsung.