Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Al Ittihadiyah Imbau Masyarakat Jadi Pemilih Pintar di Pilkada

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Komisioner KPU RI Arief Budiman, memeriksa ketersediaan logistik saat melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta di TPS 78 Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, 15 Februari 2017. Arief Budiman menyatakan logistik Pilkada serentak 2017 telah didistribusikan ke 101 daerah dan hingga saat ini tidak ada laporan adanya kendala pendistribusian logistik serta memastikan logistik telah sampai di daerah yang akses transportasinya sulit. TEMPO/Imam Sukamto
Komisioner KPU RI Arief Budiman, memeriksa ketersediaan logistik saat melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta di TPS 78 Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, 15 Februari 2017. Arief Budiman menyatakan logistik Pilkada serentak 2017 telah didistribusikan ke 101 daerah dan hingga saat ini tidak ada laporan adanya kendala pendistribusian logistik serta memastikan logistik telah sampai di daerah yang akses transportasinya sulit. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Organisasi kemasyarakatan Al Ittihadiyah mengimbau masyarakat menjadi pemilih pintar dalam pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Mereka diharapkan menyalurkan pilihan kepada calon-calon pemimpin yang peduli dan perhatian terhadap umat (masyarakat).

"Al Ittihadiyah mengarahkan kepada pemimpin-pemimpin yang peduli umat, menguatkan kembali kader menjadi pemilih pintar," kata Ketua DPP Al Ittihadiyah Lukmanul Hakim saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Milad Ke-83 Al Ittihadiyah di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 26 Januari 2018.

Baca juga: 2 Calon Kepala Daerah di Pilkada 2018 Ini Hartanya Minus

Menurut Lukman, peran Al Ittihadiyah dalam kaderisasi kepemimpinan merupakan hal baru. Namun, pada awal pembentukannya, banyak juga tokoh-tokoh nasional yang berasal dari ormas Islam ini.

Satu dari tiga pilar Al Ittihadiyah adalah kaderisasi. Dalam mukernas ini, dibahas kaderisasi kepemimpinan yang lahir dari ormas-ormas. Al Ittihadiyah akan menggelar konvensi pemimpin umat yang akan menyatukan semua ormas yang ada di Indonesia. "Al Ittihadiyah ingin mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin yang berasal dari kaderisasi umat," ucap Lukman.

Ia berujar, saat pemilihan, umat dijadikan pendorong salah satu calon untuk maju menjadi pemimpin. Namun, setelah calon terpilih, umat ditinggalkan. Hal itu dinilainya tidak boleh terjadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Netralitas Jaksa Dianggap Krusial di Masa Pilkada

Lukman menuturkan Al Ittihadiyah akan mengawal proses kepemimpinan bangsa menjadi pemimpin yang peduli umat selama dalam periodenya. Al Ittihadiyah akan meminta semua anggotanya untuk tidak menjadi pemilih pasif ataupun golput. Mereka diarahkan menjadi pemilih aktif dan mengawal proses pemimpin, bagaimana peduli dan perhatian terhadap umat.

"Al Ittihadiyah akan menuntut perhatian serta peran pemimpin dalam pengembangan dan penguatan umat dalam bidang pendidikan dan ekonomi," kata Lukman.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Masinton PDIP Akhirnya Maju di Pilkada Tapanuli Tengah, Berikut Kronologinya

1 hari lalu

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu saat menemui massa pendemo yang terdiri dari mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Mereka memastikan PDIP akan bersama para mahasiswa memperjuangkan agar RUU Pilkada tidak jadi disahkan menjadi UU. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Masinton PDIP Akhirnya Maju di Pilkada Tapanuli Tengah, Berikut Kronologinya

Kader PDIP Masinton Pasaribu bersama Mahmud Efendi akhirnya maju di Pilkada Tapteng setelah KPU menerima pendaftarannya di masa perpanjangan calon.


KPU Rekrut 3 Juta Lebih Anggota KPPS di Pilkada 2024

1 hari lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Idham Holik (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan penerimaan pendaftaran Pencalonan kepala daerah Pilkada Serentak Tahun 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
KPU Rekrut 3 Juta Lebih Anggota KPPS di Pilkada 2024

Para anggota KPPS ini akan disebar di 435.089 TPS untuk melayani sekitar 203.290.554 pemilih.


Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

2 hari lalu

Setelah sempat dipersulit, sejumlah pasangan bakal calon di berbagai daerah akhirnya diterima mendaftar di Pilkada 2024.
Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada


Pakar Pemilu Sebut Perpanjangan Pendaftaran Tidak Memperkecil Calon Tunggal di Pilkada

2 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
Pakar Pemilu Sebut Perpanjangan Pendaftaran Tidak Memperkecil Calon Tunggal di Pilkada

Titi Anggraini mengatakan seharusnya partai politik menghadirkan alternatif pilihan untuk mencegah calon tunggal.


Buntut Paslon yang Terkendala Mendaftar Pilkada, KPU Perpanjang Pendaftaran Paslon hingga Hari Ini

4 hari lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, August Mellaz, saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Buntut Paslon yang Terkendala Mendaftar Pilkada, KPU Perpanjang Pendaftaran Paslon hingga Hari Ini

KPU buka kesempatan perpanjangan pendaftaran paslon tunggal yang sempat mengalami kendala saat pendaftaran.


Respons KPU dan Bawaslu soal Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada Jakarta

4 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menandatangani surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 002, Desa Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Kamis 2 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Aceh telah menetapkan 18 TPS di sembilan kabupaten/kota untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Respons KPU dan Bawaslu soal Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada Jakarta

Gerakan coblos semua paslon di Pilkada Jakarta mendapatkan respons dari KPU dan Bawaslu. Apa respons mereka?


Hanya Diikuti Satu Paslon, Debat Publik Pilkada Bintan Ditiadakan

4 hari lalu

Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan saat menyambut kunjungan Port of Rotterdam Belanda dalam rencana terkait investasi pelabuhan dan perindustrian.
Hanya Diikuti Satu Paslon, Debat Publik Pilkada Bintan Ditiadakan

Debat publik Pilkada Bintan akan diganti dengan pendalaman visi-misi paslon.


Kominfo Klaim Take Down Ribuan Akun dan Konten Deepfake

5 hari lalu

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo, Prabu Revolusi, dalam diskusi upaya pemerintah dalam 'menyehatkan' sosial media, di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Jumat, 13 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Kominfo Klaim Take Down Ribuan Akun dan Konten Deepfake

Penghapusan konten dan akun deepfake dilakukan baik dari inisiatif Kemenkominfo maupun platform-platform yang kedapatan mengandung konten deepfake.


Perludem Ungkap Empat Alasan Sah Caleg Terpilih Tak Dilantik, Apa Saja?

6 hari lalu

KPU: Caleg Terpilih yang Ingin Maju Pilkada Harus Mengundurkan Diri
Perludem Ungkap Empat Alasan Sah Caleg Terpilih Tak Dilantik, Apa Saja?

Partai politik tidak bisa sembarangan meminta agar caleg terpilih tidak dilantik hanya berdasarkan keputusan internal partai.


Pemantauan Pilkada Masuk Prioritas Nasional, KY Lakukan Ini

6 hari lalu

Gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Pemantauan Pilkada Masuk Prioritas Nasional, KY Lakukan Ini

Dengan pemantauan KY, majelis hakim akan berhati-hati dalam menerapkan hukum acara ataupun perilakunya.