TEMPO.CO, Jakarta - Dari 1.165 calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2018 yang melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ternyata ada dua orang yang harta kekayaannya minus. Laporan harta kekayaan itu sudah berstatus terverifikasi oleh KPK.
Dua bakal calon kepala daerah itu adalah Syapuani, tercatat sebagai calon bupati Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dengan laporan harta kekayaan minus Rp 115 juta. Lalu, Paskalis Sirajudin tercatat sebagai calon wakil bupati Kabupaten Manggarai Timur, NTT dengan laporan harta kekayaan minus Rp 94 Juta.
Baca juga: KPK Akan Umumkan LHKPN Calon Kepala Daerah Setelah Penetapan KPU
"Biasanya LHKPN minus itu karena ada utang. Namun untuk pastinya, akan kami periksa setelah penetapan resmi dari KPU," kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa saat dihubungi Tempo pada Kamis, 25 Januari 2018.
Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, orang yang memiliki utang masih boleh mencalonkan diri, sepanjang utang tersebut tidak termasuk merugikan keuangan negara dan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Baca juga: Wakil Djarot, Sihar Sitorus Calon Kepala Daerah Terkaya
Dalam LHKPN yang telah disetorkan ke KPK terdapat 10 calon kepala daerah peserta Pilkada 2018 yang paling kaya.
Pendamping calon gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat, Sihar Sitorus menempati posisi teratas. Sebagai calon wakil gubernur, Sihar Sitorus menempati posisi teratas dengan nilai kekayaan mencapai Rp 350.887.340.551.
Mengikuti di belakangnya calon Wali Kota Palopo Andi Ikhzan Abl. Mutthalib sebesar Rp 205.149.000.000; calon Gubernur Sulawesi Selatan Andi Muhammad Nurdin Halid Rp 167.869.362.322; dan calon Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman Rp 149.470.468.326.
