Cawagub DKi Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan menjawab pertanyaan wartawan usai meluncurkan Satgas Anti Hoaks Anies-Sandi di Jalan Cirurug, Menteng, Jakarta Pusat, 27 Maret 2017. Tempo/Febri Husen
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris tim pemenangan pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Syarif, menolak penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Sebab, berdasarkan data yang dihimpun oleh tim, ditemukan 153 ribu data invalid masuk ke DPT putaran kedua tingkat kota dan kabupaten.
"Kami menolak menandatangani hasil rapat pleno di tingkat kota, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Timur," ujar Syarif dalam rapat pleno rekapitulasi DPT di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 6 April 2017.
Selain itu, menurut Syarif, tim menemukan ratusan surat keterangan yang diduga palsu. Pasalnya, surat keterangan itu dibuat bagi penduduk pindah tanpa mengganti nomor kartu keluarga. "Tim kami menemukan 430 hingga 500 surat keterangan yang diduga palsu," katanya.
Sebelumnya, DPT pilkada DKI Jakarta putaran kedua bertambah 109 ribu pemilih dibandingkan dengan pemilihan putaran pertama pada Februari lalu. Anggota KPU DKI Bidang Pemukhtahiran Data, Mochammad Sidik, mengatakan jumlah TPS juga mengalami penambahan sejumlah 11 TPS.
"Setelah direkapitulasi, data pemilih tetap pemilu putaran kedua berjumlah 7.218.254 pemilih yang tersebar di 13.034 TPS," kata Sidik di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis.
