TEMPO.CO, Jakarta - Tim pemenangan pasangan calon Gubernur nomor urut tiga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menemukan ratusan ribu data invalid dari daftar pemilih sementara pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran kedua. Wakil Ketua Bidang Data dan Saksi Tim Anies-Sandi, Ahmad Sulhy, mengatakan yang disebut data invalid adalah bila tidak memenuhi unsur data kependudukan yang sah.

Secara total Tim Anies-Sandi menemukan 153.804 data invalid. "Kami sudah analisa seluruh DPS dari seluruh kota di DKI Jakarta," katanya dalam konferensi pers di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Jakarta, Sabtu, 1 April 2017.

Sulhy menjelaskan ada 12 kriteria yang dapat digunakan untuk menyebut suatu data invalid. Kriteria itu adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) tidak berjumlah 16 angka, NIK/KK berakhiran angka 0000, NIK/KK kode kab/kota atau kecamatan 00, KK berdomisili di luar DKI, dan KK berdomisili di luar kab/kota.

Baca: Bawaslu DKI Minta Tim Sukses Hindari Kampanye Negatif dan Hitam

Selain itu, KK format tanggal perekaman tidak terbaca, KK terbit sebelum 2005, KK terbit setelah penetapan DPT pada 6 Desember 2016, NIK format tanggal tidak terbaca atau tidak sesuai jenis kelamin, NIK kode provinsi di luar wilayah kependudukan, NIK kode kab/kota di luar wilayah kependudukan, dan NIK kode kecamatan di luar wilayah kependudukan.

Berdasarkan data Tim Anies-Sandi wilayah Jakarta Timur menjadi kota yang paling banyak ditemukan data invalid sebanyak 63.936 data. Disusul oleh Jakarta Barat 40.502 , Jakarta Selatan 24.643, Jakarta Utara 19.528 , Jakarta Pusat 4.927 dan Kepulauan Seribu 218. "Inilah data yang kami temukan, yang kami harap harus segera diperbaiki," ucap Sulhy.

Baca: KPU DKI: Kampanye Negatif Adu Program Boleh, Asal...

Hari ini tim sukses dari kedua pasangan calon telah bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta membahas masalah data invalid ini. Sulhy berujar mulai besok seluruh pihak yang berkepentingan akan berkumpul bersama untuk menyisir satu persatu laporan data invalid di DPS. "Data ini sudah kami sampaikan ke KPUD," ucap dia.

Meski menemukan ratusan ribu data invalid, Sulhy mengatakan pihaknya masih berpikiran positif bahwa tidak ada motif kecurangan melainkan sekedar keteledoran petugas saja. "Kami ingin bantu. Kami ingin menang secara konstitusional, sebabnya data ini harus bersih," tuturnya.

AHMAD FAIZ