Anggota Kepolisian Republik Indonesia saat mengikuti apel gabungan TNI/Polri Upacara Pengamanan Kampanye Pilkada 2017 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, 2 November 2016. Personel yang ditugasi mengawal keamanan pilkada secara nasional berjumlah 71.983 orang. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, mulai sore ini, personel pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 akan mulai mengamankan tempat pemungutan suara (TPS). "Nanti sore baru mulai turun ke TPS," kata Argo saat dihubungi, Selasa, 14 Februari 2017.
Dia menjelaskan, sebelum ke TPS, para personel akan lebih dulu mengecek surat suara dan kotak suara ke kelurahan-kelurahan. Selain itu, mereka akan mengawal panitia mendistribusikan surat suara dan kotak suara tersebut ke TPS, kecuali TPS di wilayah Kepulauan Seribu.
Sebab, menurut Argo, surat suara dan kotak suara untuk Kepulauan Seribu telah didistribusikan sejak Senin, 13 Februari 2017. Lokasinya yang cukup jauh dan memerlukan kapal untuk mengangkut logistik membuat pendistribusian dilakukan lebih dulu.
"Tiga puluh sembilan TPS di sana dan sudah mendahului untuk pergeseran ke sana. Dia menyesuaikan kondisi geografis di lapangan," kata Argo.
Untuk memastikan pengamanan berjalan baik, Argo mengatakan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan berencana mengecek sejumlah TPS saat hari pemilihan. "Iya, nanti akan dicek Kapolda kesiapannya. Kalau tidak malam ini, ya besok pagi, tapi belum tahu ke TPS mana saja," katanya.
Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, total ada 23.315 TPS yang harus diamankan dalam pilkada serentak 2017. TPS itu tersebar di Jakarta (pemilihan Gubernur DKI Jakarta), Tangerang, dan Tangerang Selatan (pemilihan Gubernur Banten), serta Kabupaten Bekasi (pemilihan Bupati Bekasi).
TPS-TPS itu akan diamankan oleh sekitar 29 ribu personel gabungan Polri dan TNI. Personel pengamanan juga sudah memetakan TPS yang dianggap rawan, seperti menjadi lokasi pencoblosan pasangan calon atau rawan konflik dan gesekan antar-masyarakat.
