Kampanye Usai, Akun Medsos Paslon Diminta Dinonaktifkan

Reporter

Senin, 13 Februari 2017 22:23 WIB

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti membacakan hasil evaluasi 30 hari pengawasan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta, 1 Desember 2016. TEMPO/Dwi Herlambang

TEMPO.CO, Jakarta - Pilkada DKI Jakarta telah memasuki masa tenang kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, sejak tanggal 12 Februari hingga 14 Februari 2017. Selama masa ini pula, seluruh atribut kampanye para paslon harus diturunkan, termasuk akun media sosial.

"Semua akun-akun medsos yang sudah didaftarkan kepada KPU DKI Jakarta, yang digunakan oleh ketiga paslon, tim kampanye, untuk kampanye harus segera dinonaktifkan, termasuk akun pribadinya yang didaftarkan," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti dalam konferensi pers di Aula Sudirman, Kodam Jaya, Senin, 13 Februari 2017.

Baca: Berantas Politik Uang di Pilkada DKI, Polda Bentuk Tim OTT

Hingga masa akhir kampanye, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengizinkan akun media sosial pribadi para pasangan calon untuk berkampanye dan akun tim sukses pun diizinkan asal resmi dan terdaftar di KPU.

Meski begitu, Mimah mengakui banyak akun tak terdaftar yang beredar saat ini. Akun-akun itu di luar tanggung jawab para paslon dan kerap membuat konten kampanye di luar aturan KPU. "Dia (akun-akun itu) tidak bisa teridentifikasi siapa pemiliknya, maka kami akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya," kata dia.

Ia pun meminta kepada masyarakat agar ikut menjaga suasana, di hari-hari tenang ini. Masyarakat diminta lebih bijak dalam menggunakan media sosial masing-masing, terutama dalam hal yang terkait pilkada DKI.

Pemungutan suara tinggal dua hari lagi. KPU DKI telah menyatakan logisitik telah sampai di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Jakarta.

EGI ADYATAMA | ZARA AMELIA


Baca:
Cuaca Berpotensi Picu Politik Uang di Pilkada Serentak
Dua Truk Brosur Kampanye Hitam Ditemukan di Kebon Jeruk

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya