Persiapan Pengamanan Pilkada Serentak 2017 Capai 80 Persen  

Reporter

Selasa, 7 Februari 2017 07:44 WIB

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, memberi keterangan pers seputar penetapan tersangka Hatta Taliwang di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Desember 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI menyatakan persiapan pengamanan pemilihan kepala daerah serentak di 101 daerah pemilihan telah mencapai 80 persen. “Sisa 20 persennya itu, kami tinggal bergerak saat pelaksanaannya,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul, di kantornya, Senin, 6 Februari 2017.

Martinus menjelaskan, Polri mengerahkan 72.023 personel untuk mengawal pilkada serentak tahun ini. Sebanyak 38.273 personel ditempatkan di provinsi, sementara 33.750 sisanya di kota/kabupaten.

Baca juga:
Soal Keamanan Menjelang Pilkada, Ini Kata Mendagri Tjahjo
Wiranto Rapat Bahas Keamanan Pilkada, Ini Daerah Rawannya

Polri, kata dia, juga terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi lain dan menganalisis titik-titik rawan. Sedikitnya 89 wilayah dinyatakan sebagai daerah rawan I dan 18 daerah rawan II. Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat merupakan contoh daerah rawan I.

Beberapa indikator kerawanan antara lain daerah tersebut memiliki riwayat konflik dan gangguan ketertiban masyarakat dalam pilkada sebelumnya. Suatu daerah juga dikatakan rawan jika terjadi sengketa batas wilayah dan persaingan calon yang ketat. Selain itu, karakteristik daerah dan letak geografis menjadi pertimbangan.

Menurut Martinus, konflik berpotensi terjadi saat dan sesudah penghitungan suara. “Biasanya karena ada kecurangan, kurang saksi, atau ketidakpuasan dari pendukung yang calonnya tidak terpilih,” ujarnya. “Tingkat kesiapan penyelenggara di daerah juga menjadi potensi kerawanan.”

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sebelumnya menyatakan sejumlah wilayah dinyatakan sebagai daerah rawan konflik dalam pilkada 2017, seperti DKI Jakarta, Aceh, dan beberapa wilayah di Indonesia bagian timur. "Seperti di Sulawesi Tenggara dan Papua," kata Tito di Medan, Ahad, 5 Februari 2017.

Tito berharap kepolisian daerah mengutamakan pengamanan mandiri secara kewilayahan terlebih dulu, meski ada dukungan dari pusat. "Kalau membutuhkan dukungan, akan kami back-up dari satuan di atas. Memang ada penambahan (pengamanan), tapi tergantung dinamika," katanya.

DEWI SUCI RAHAYU

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

4 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya