Kawasan Pademangan, Jakarta Utara, penuh sesak saat menerima kehadiran Calon Gubernur DKI Jakarta Basukj Tjahaja Purnama atau Ahok untuk blusukan, Jumat, 18 November 2016. TEMPO/Larissa
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum bidang pemilihan kepala daerah, Heru Widodo, mengatakan hanya ada empat hal yang memungkinkan mundurnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari kancah Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
"Ini harus kita perjelas karena ada pertanyaan, 'Pak Ahok (Basuki) harus mundur atau tidak setelah jadi tersangka?'," ujar Heru dalam diskusi Sindotrijaya Network di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 November 2016.
Heru mengatakan Ahok dan pasangannya, Djarot Saiful Hidayat, akan mundur jika terjadi penarikan dukungan dari partai politik yang mengusungnya. "Tapi itu mustahil karena ada sanksi pidananya. Ada denda juga sekitar Rp 25-50 miliar," tutur Heru.
Pengunduran diri sebagai pasangan calon, ujar Heru, juga bisa terjadi. Namun dia memandang hal itu sulit dilakukan Ahok karena alasan yang bersifat normatif.
Hal ketiga yang bisa membuat Ahok mundur, kata dia, adalah jika ada pembatalan penetapan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. "Itu jika ada tindakan dari tim sukses atau paslon yang menjanjikan uang atau meminta orang tak mencoblos."
Pembatalan yang mengacu pada UU Pilkada tersebut, menurut dia, bisa terjadi bila pelanggarannya bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. "Itu penindakannya lewat Badan Pengawas Pemilu."
Hal keempat adalah bila Ahok ditetapkan sebagai terdakwa dalam penyidikan dugaan penistaan agama yang tengah berlangsung. "Kalau dia (Ahok) terpilih, lalu jadi terdakwa, dia akan diberhentikan sementara sejak dilantik. Lalu diberhentikan secara tetap bila jadi terpidana," ucap Heru.
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian sudah menjanjikan penyidikan dugaan penistaan agama akan selesai dalam tiga pekan. “Taruhannya saya sebagai Kapolri,” katanya di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jumat kemarin.
Tito meminta masyarakat lebih cerdas menyikapi isu demo susulan yang dikatakan akan terjadi pada 2 Desember nanti. Unjuk rasa anti-penistaan agama sudah terjadi hingga dua kali, dan salah satunya berujung ricuh. Tito dalam hal ini meminta masyarakat mempercayai aparat dan tak kembali berunjuk rasa.
Ahok sendiri ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 November lalu. Meskipun begitu, dia belum ditahan.
