TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyoroti banyaknya politik kekerabatan alias dinasti politik di Pilkada 2020. Ia menyayangkan politik dinasti ini justru dipelopori oleh pejabat elite di Istana yang tengah menjabat saat ini.

"Dinasti politik ini dinasti yang justru dipelopori oleh pejabat, elite di Istana sana yang sedang menjabat tentunya," kata Busyro Muqoddas dalam webinar "Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal", Rabu, 9 September 2020.

Menurut Busyro, politik kekerabatan ini tak akan terlalu rumit jika pejabat terkait sudah tidak menjabat. Namun ia menilai permasalahan muncul jika orang yang masih menjabat itu mendiamkan atau mendorong keluarganya maju Pilkada.

Jika terpilih, kepala daerah itu akan memiliki hubungan struktural fungsional dengan orang tuanya yang memimpin di tingkat pusat. "Inilah yang menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan," kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini.

Seperti diketahui, putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution mencalonkan diri di Pilkada Solo dan Medan.

Selain Jokowi, pejabat Istana lain yang kerabatnya maju Pilkada 2020 ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Anak Pramono, Hanindhito Himawan Pramana juga maju di Pilkada Kediri 2020.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan banyak calon yang maju di Pilkada 2020 ini memiliki kedekatan dengan elite kekuasaan dan partai politik. Menurut Dewi, fenomena ini menunjukkan bahwa parpol sangat dikuasai oleh kaum elite. "Hampir tidak ada yang tidak punya hubungan kedekatan," kata Dewi dalam forum yang sama.