Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Reporter

Antara

Jumat, 13 Juli 2018 06:31 WIB

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat persentase partisipasi pemilih tertinggi pada pelaksanaan pilkada 2018 terjadi di Papua. Jumlah pemilih di sana mencapai 2.910.510 orang atau 84 persen dari daftar pemilih tetap.

"Jadi kalau target KPU 77 persen, kami melihat hanya Provinsi Papua yang targetnya melampaui angka KPU," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2018 di Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.

Baca: Rekap Pilkada Sementara, 8 Calon Tunggal Kalahkan Kotak Kosong

Persentase partisipasi pemilih terbanyak berikutnya tercatat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 75 persen dan Kalimantan Timur 74 persen. Sebaliknya, partisipasi pemilih terendah terjadi di Riau dan Kalimantan Timur dengan persentase masing-masing 58 persen serta di Sumatera Utara dengan persentase 62 persen.

Secara keseluruhan, dari pelaksanaan pilgub serentak di 17 provinsi, Bawaslu mencatat angka partisipasi pemilih sebesar 69 persen atau sejumlah 98.592.326 pemilih. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengklaim partisipasi pilkada 2018 sebanyak 73,24 persen.

Advertising
Advertising

Baca: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada 2018 di Bawah Target

Sementara itu, angka partisipasi pemilih difabel dalam pilkada 2018 tercatat sebanyak 87.522 pemilih atau 49 persen. Angka pemilih difabel terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat sejumlah 18.007 pemilih atau 43 persen, Jawa Timur sebanyak 13.457 pemilih atau 42 persen dan di Jawa Tengah sejumlah 11.872 pemilih atau 32 persen.

Terkait dengan temuan angka partisipasi tersebut, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019 mendatang tingkat partisipasi pemilih dapat mencapai target. "Jadi catatannya adalah masih perlu didorong betul bagaimana supaya partisipasi masyarakat ini benar-benar maksimal, masih ada sejumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih," ujar Afifuddin.

Baca: MK Terima 50 Permohonan Sengketa Pilkada 2018

Berita terkait

Polisi Sebut KKB Serang Jemaat Gereja yang Sedang Ibadah Minggu di Pegunungan Bintang Papua

11 jam lalu

Polisi Sebut KKB Serang Jemaat Gereja yang Sedang Ibadah Minggu di Pegunungan Bintang Papua

Polisi menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata menyerang jemaat gereja yang tengah ibadah minggu di Distrik Borme, Pegunungan Bintang Papua.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Evakuasi Jenazah Warga Sipil yang Dibunuh TPNPB-OPM di Kampung Pogapa

1 hari lalu

TNI-Polri Evakuasi Jenazah Warga Sipil yang Dibunuh TPNPB-OPM di Kampung Pogapa

Aleksander Parapak tewas ditembak kelompok bersenjata TPNPB-OPM saat penyerangan Polsek Homeyo, Intan Jaya, Papua

Baca Selengkapnya

Usai Serangan TPNPB-OPM, Polda Papua Tambah Personel dan Kirim Helikopter untuk Pengamanan di Intan Jaya

1 hari lalu

Usai Serangan TPNPB-OPM, Polda Papua Tambah Personel dan Kirim Helikopter untuk Pengamanan di Intan Jaya

Polda Papua akan mengirim pasukan tambahan setelah penembakan dan pembakaran SD Inpres oleh TPNPB-OPM di Distrik Homeyo Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Kopassus dan Brimob Buru Kelompok TPNPB-OPM Setelah Bunuh Warga Sipil dan Bakar SD Inpres di Papua

1 hari lalu

Kopassus dan Brimob Buru Kelompok TPNPB-OPM Setelah Bunuh Warga Sipil dan Bakar SD Inpres di Papua

Aparat gabungan TNI-Polri kembali memburu kelompok TPNPB-OPM setelah mereka menembak warga sipil dan membakar SD Inpres di Intan Jaya Papua.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya