Bawaslu Sulsel Curiga Ada Penyelenggara Terlibat Manipulasi Suara

Minggu, 1 Juli 2018 07:11 WIB

Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan merupakan salah satu kabupaten yang calonnya hanya akan melawan kotak kosong pada Pilkada Serentak 2018 yaitu Pasangan Muslimin Bando-Asman

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan mencurigai ada beberapa oknum penyelenggara pemilu Makassar terlibat manipulasi data untuk memenangkan calon tunggal. Sebab data C1 banyak yang berubah hasil dari panitia pemungutan suara ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar.

“Ketua KPU Makassar diperiksa karena bagian dari laporan yang masuk dugaan manipulasi suara,” kata Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi, Sabtu 30 Juni 2018.

Baca: Gerindra: Kemenangan Kotak Kosong di Makassar Bentuk Perlawanan

Ia menegaskan bahwa kasus ini wajib ditindaklanjuti oleh Panwas Makassar sebagai bentuk klarifikasi. Karena ada laporan dari ketua PPS terkait hasil penghitungan suara yang berbeda. “Panwas sedang proses laporan yang masuk dan melengkapi berkasnya,” ucap Laode.

Soal data yang ada, lanjut dia, Bawaslu belum membukanya, dengan alasan ada tahapan secara berjenjang yang dilakukan sesuai aturan dan regulasinya.

Advertising
Advertising

”Kami tak buka karena tak mau terpengaruh arus publik. Jadi kalau ada yang tak sesuai silakan persoalkan secara hukum,” tutur Laode.

Ia mengatakan Ketua KPU Makassar Syarif Amir diperiksa soal perbedaan antar C1 yang diupload KPU Makassar di website dan laporan masyarakat. Karena masyarakat juga memiliki bukti foto yang dipegang di masing-masing TPS. “Publik sudah menilai dan melihat perbedaan angkanya, Panwas harus konsisten kepada dokumen yang dipegang,” tambahnya.

Baca: Kotak Kosong Menangi Pilkada Makassar, Plt Pimpin sampai 2020

Laode mengatakan perhatian publik saat ini tertuju ke Makassar. Sehingga Bawaslu harus mengetahui jelas pokok permasalahannya selaku penanggung jawab. “Panwas Makassar harapan terakhir, semua dinamika yang ada harus konsisten terhadap peraturan undnag-undang.”

Berita terkait

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

58 menit lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

6 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya