TEMPO.CO, Bandung - Calon gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyurati Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat meminta jaminan keamanan dalam debat Pilkada Jawa Barat pada 22 Juni 2018. Deddy khawatir debat ketiga akan berakhir ricuh bahkan berujung bentrok antar pendukung pasangan calon jika tidak diantisipasi.

“Saya minta jaminan keamanan,” kata dia di Bandung, Rabu, 13 Juni 2018. Dia khawatir, pemilihan gubernur Jawa Barat bisa ditunda jika bentrokan antar pendukung pasangan calon benar-benar terjadi saat debat ketiga berlangsung. Salah satu faktor yang dia duga sebagai salah satu pemicu bentrokan adalah beredarnya aneka kabar bohong di kalangan pendukung.

Baca: Tim Sukses Deddy Mizwar Laporkan Dugaan Kampanye Hitam ke Bawaslu

Deddy mengatakan, dirinya tidak akan hadir dalam debat ketiga itu jika tidak ada jaminan kemanan dari KPU dan aparat kepolisian. “Kalau tidak ada jaminan itu saya tidak datang. Jaminan keamanan, apapun, berjanji akan menjamin keamanan tadi sehingga saya berlepas diri kalau terjadi penganiayaan, segala macam,” kata dia.

Dia juga meragukan efektivitas debat kandidat pasangan calon yang digelar oleh KPU Jawa Barat. “Buat saya tidak ada pengaruhnya debat ini. Lihat jumlah penontonnya, berapa sih. Sedikit sekali, sangat sedikit. Tidak semua menonton,” kata Deddy.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, lembaganya mendapatkan pertanyaan soal jaminan keamanan itu dari tim pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dan pasangan calon nomor 4, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi saat rapat persiapan debat kandidat pada awal pekan ini. “Kami mengirim surat ke Kapolda Jawa Barat karena yang memiliki kewenangan menilai stabilitas politik itu terganggu itu adalah kepolisian,” kata dia saat dihubungi, Tempo, Rabu, 13 Juni 2018.

Baca: Deddy Mizwar Didukung Serikat Buruh di Pilkada Jawa Barat

Yayat mengatakan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye, yang berhak memberikan rekomendasi situasi kondisi sosial politik adalah kepolisian. Yayat mengatakan, realisasi adanya debat ketiga tergantung rekomendasi Polda Jawa Barat. “Kami mengirim surat ke Kepala Polda untuk meminta pandangan. Sampai hari ini belum ada jawaba,” kata dia.

Yayat sebelumnya sempat menanyakan pandangan Kapolda Jawa Barat secara lisan terkait kericuhan debat di Universitas Indonesia. "Kapolda saat itu mengatakan lanjut saja, tapi waktu itu belum ada masukan dari pasangan calon. Setelah ada masukan pasangan calon, saya kirim surat,” kata dia. Sembari menunggu jawaban kepolisian, KPU tetap mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk menggelar debat terakhir pada 22 Juni 2018 nanti.

AHMAD FIKRI