TEMPO.CO, Blitar - Dugaan penggunaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh salah satu calon Gubernur Jawa Timur mendapat reaksi dari pengurus pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Mereka meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mengawasi penggunaan program pemerintah untuk kampanye.

“Itu program Jokowi, tidak bisa dijadikan kapitalisasi untuk kepentingan pilkada,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto setelah mendampingi Megawati Sukarnoputri berziarah di makam Bung Karno, Blitar, Kamis, 10 Mei 2018.

Baca: Debat Pilgub Jatim 2018, Dua Calon Adu Konsep Soal Ekonomi Rakyat

Hasto menegaskan PKH yang berada di Kementerian Sosial merupakan program pemerintah pusat untuk semua masyarakat Indonesia. Program pemberian bantuan bersyarat ini untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di seluruh daerah.

Untuk mengantisipasi pemanfaatan program tersebut sebagai alat kampanye, PDIP telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan Panwaslu di Jawa Timur. Hasto juga berharap tidak ada upaya mobilisasi petugas PKH untuk memenangi salah satu calon gubernur dalam pencairannya.

Namun dia menegaskan, jika pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur, yang diusung PDIP, terpilih menjadi pemimpin Jawa Timur, hal itu akan memudahkan sinkronisasi program pemerintah daerah dengan pusat, termasuk pengentasan kemiskinan. “Sehingga satu napas antara kepemimpinan nasional dengan daerah,” ujarnya.

Baca: Debat Kedua, Emil Dardak Klaim Siapkan Data Lapangan

Pilgub Jatim 2018 diikuti pasangan Khofifah-Emil Dardak dan Gus Ipul-Puti. Hasto meyakini pasangan Gus Ipul-Puti akan memenangi pemilihan Gubernur Jawa Timur dengan perolehan suara di atas 70 persen. Saat ini, mesin PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa terus bergerak menggalang dukungan masyarakat. Terlebih, komposisi nasionalis dan agamais ini sangat dominan di wilayah Jawa Timur.

Dugaan penyalahgunaan Program Keluarga Harapan ini juga kerap disampaikan Gus Ipul dalam setiap kampanye di Jawa Timur. Kepada warga Nahdlatul Ulama, dia meminta mereka ikut mengawasi dan menjaga petugas PKH agar tak memanfaatkan program nasional itu sebagai alat kampanye.